DENPASAR, BALIPOST.com – BPS Bali merilis tiga daerah di Bali yang menjadi kantong kemiskinan terbanyak di Bali tahun 2022. Buleleng dengan 41 ribu lebih, Kota Denpasar yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Bali mengantongi penduduk miskin 30 ribu lebih dan Karangasem 29 ribu lebih. Ketiga daerah ini bertekad menuntaskan penduduk miskin ekstrem pada 2024.
Di Denpasar penduduk miskin mencapai 2.487 KK tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denut sebanyak 665 KK, Dentim 583 KK, Densel 598 KK, dan Denbar 641 KK. Khusus di Kabupaten Karangasem, berdasarkan data yang diterima dari Bapelitbangda, angka kemiskinan mencapai 29 ribu jiwa lebih.
Kepala Bapelitbangda Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, Selasa (17/1) kemarin mengungkapkan, jumlah penduduk Karangasem berdasarkan data Disdukcapil sebanyak 522.217 jiwa. Dari jumlah tersebut, warga yang masuk kategori miskin sebanyak 29 ribu lebih.
“Data kemiskinan Karangasem tahun 2022 mengalami peningkatan. Tercatat untuk tahun 2017 warga miskin tercatat 27.020 jiwa, 2018 (26.020), 2019 (25.990), 2020 (24.690), 2021 (28.520), dan 2022 meningkat lagi menjadi 29.450). Peningkatan kemiskinan ini disebabkan akibat dampak dari Pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sutirtayasa mengatakan, untuk kemiskinan ekstrem sendiri jika dibandingkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK jumlah sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) di Karangasem sesuai hasil verivali Desa dan Kelurahan pada Desil 1, 2 dan 3 mengalami penurunan sebanyak 6.534 KK (18,84 %) menjadi 28.149 KK dari data awal sebanyak 34.683 KK. Untuk data individu mengalami penurunan sebanyak 27. 120 jiwa (19,02 %) menjadi 115.463 jiwa dari data awal sebanyak 142.583 jiwa.
“Jumlah ini tiap tahun bakal di update terus, sedangkan dari hasil perhitungan oleh Bappelitbangda, penurunan jumlah sasaran khusus di Desil 1 (miskin ekstrem), penurunan jumlah data P3KE sebanyak 782 KK (10,97%) menjadi 6.348 KK dari data awal 7.130 KK. Dan penurunan data individu sebanyak 3. 846 jiwa (11,74 %) menjadi 28.919 jiwa dari data awal 32.765 Jiwa. ”Penurunan itu karena ternyata ada yang berstatus ASN, makanya kita terus lakukan validasi dan verifikasi lagi,” katanya.
Untuk menurunkan ke titik terendah, memenuhi target penuntasan kemiskinan ekstrim nol persen sampai dengan tahun 2024, sebagaimana Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, kata Sutirtayasa.
Tentu saja hal ini tidak mudah, karena membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh OPD maupun swasta. Pihaknya juga meminta jajaranya untuk mencari tahu penyebab tingkat kemiskinan ekstrim terutama yang ada di Desil I tersebut. Dari penyebab itu, barulah dilakukan penanganan. “Yang paling penting, apa penyebab utamanya, itu diselesaikan, sekarang tidak perlu lagi kebanyakan berteori tapi minim aksi,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Bupati Karangasem, I Gede Dana mengatakan, untuk menghapus sasaran tingkat kemiskinan ekstrem pihaknya menelurkan tiga program strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat yakni dengan program keluarga harapan, program sembako, program Indonesia pintar, dan BLT Desa. Juga disiapkan bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden,Top Up bansos regular, bantuan beras, bantuan disabilitas dan lanjut usia, pemasangan listrik gratis, subsidi listrik subsisdi elpiji,serta jaminan Kesehatan nasional (JKN).
“Selain itu juga, kita berupaya untuk meningkatan pendapatan masyarakat melalui program padat karya, padat karya tunai, kartu pra kerja, program vokasi dan pelatihan,peningkatan kapasitas UMKM pendampingan usaha, serta kredit Usaha Rakyat (KUR). Termasuk program penurunan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan. Infrastruktur sanitasi air minum, pembangunan dan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan infrasturktur jalan,” kata Gede Dana.
Guna mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Denpasar, Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial melakukan penguatan kapasitas perbekel/lurah dan fasilitator se-Kota Denpasar. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penegasan dan penguatan kepada fasilitator, perbekel dan lurah serta untuk lebih memberikan atensi kepada data terpadu kesejahteraan sosial sesuai Permensos No 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, sehingga masalah kesejahteraan sosial dapat diselesaikan, hingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat ditemui usai peringatan HKSN belum lama ini mengatakan, saat ini pihaknya secara bersama lebih meningkatkan gotong royong saling bergandengan tangan menangani permasalahan sosial. Pemerintah dalam menangani permasalahan sosial di Kota Denpasar yang tidak dapat bekerja sendiri. Hal ini dibutuhkan dukungan dari seluruh lembaga dan organisasi sosial, yakni pilar-pilar sosial, organisasi sosial, serta badan usaha. Gerakan bersama dalam kegiatan sosial secara rutin telah berlangsung di Kota Denpasar membantu masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.
Di sisi lain, indeks capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Denpasar telah mencapai 98,93 persen, sudah sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai RPJMN di 2024. Meski demikian, semangat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar terus digelorakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan pihak desa maupun kelurahan, fasilitator, serta OPD dapat lebih terpadu dan berkolaborasi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya kedepan juga akan lebih meningkatkan sosialisasi serta kolaborasi kepada rumah sakit di Kota Denpasar yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk memberikan edukasi serta pendampingan terkait kepesertaan BPJS yang saat ini sudah terintegrasi dengan KTP agar masalah kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan.
Laxmi Saraswaty mengungkapkan pihaknya secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena DTKS merupakan data induk yang berisi berbagai data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seperti penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan kesejahteraan sosial. “Artinya, DTKS ini bukan hanya untuk orang miskin,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus mengupayakan agar cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) atau kesehatan semesta semakin tinggi.
Kepala Bappeda Buleleng, Ni Putu Ayu Reike Nurhaeni, mengatakan masih ada warga miskin yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah.
Kemudian, penduduk miskin ini karena kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk rumah tangga. Bahkan, karena kondisi rumah yang tidak layak huni, menyebabkan penduduk bersangkutan berada pada garis kemiskinan ekstrem.
Menurut mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng ini, arah kebijakan yang dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan adalah mengurangi beban biaya pengeluaran kebutuhan hidup penduduk miskkin. Kemudian meningkatkan kemampuan dan pendapatan. Tak itu saja, kebijakan lain yang akan diambil adalah menurunkan angka kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Buleleng Putu Kariaman Putra membuat kebijakan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Warga yang masuk miskin ekstrem menjadi sasaran program terutama pengentasan di tahun 2023. Untuk mengatasi hal ini, tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemda sedniri, namun upaya sinergitas dengan stakeholders terkait. Ini bisa saja dilakukan melalui pelaksanaan TJSL dari perusahaan yang beroperasi di daerah.
TJSL sangat membantu meringankan masyarakat yang terbebani dengan kemiskinan ekstrem. Dari kebutuhan dasar hingga bantuan keterampilan serta permodalan sedikit banyak akan membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. “Saya berharap program TJSL ini terus dilakukan karena sangat membantu masyarakat. Ini menunjukan kolaborasi ini tetap dijaga dan tingkatkan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah kita,” tegas, mantan Lurah Seririt ini. (Asmara Putera/Eka Parananda/Mudiarta/balipost)
