DENPASAR, BALIPOST.com – Pariwisata Bali meski mulai menggeliat, namun belum menunjukkan pertumbuhan normal seperti sebelum pandemi. Salah satu indikatornya adalah tingginya non performance loan (NPL) atau kredit bermasalah sektor akomodasi, makan, dan minuman (Akmamin).
Selain itu, penyerapan kredit sektor ini juga menjadi yang terendah. Sementara itu, terjadi penurunan kredit yang direstrukturisasi.
Tahun 2023 diperkirakan tetap terjadi penurunan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi di Bali. Perkembangan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 di Bali mengalami penurunan yaitu dari Rp45,80 triliun per Desember 2020 menjadi Rp35,54 triliun atau turun sebesar 22,39 persen per September 2022.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Bali Nusa Tenggara, Yan Jimmy Simarmata,
Kamis (26/1) mengatakan, penurunan tersebut di bawah angka nasional yaitu sebesar 37,37 persen dari Rp829,72 triliun menjadi Rp519,64 triliun per September 2022. Berdasarkan data SLIK Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Regional 8 Balinusra, angka NPL penyediaan Akmamin merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 5,91 persen, sementara porsi restrukturisasi di sektor ini mencapai 37,48 persen.
Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor NPLnya juga masih tergolong tinggi yaitu 4,73 persen dengan porsi restrukturisasi kredit mencapai 23,63 persen, NPL sektor rumah tangga 4,83 persen, sektor real estate 2,44 persen, aktivitas jasa lainnya 2,63 persen dengan porsi restrukturisasi 2,84 persen.
Berdasarkan jenis usaha, restrukturisasi lebih banyak diberikan pada segmen non UMKM dengan porsi 53,09 persen dengan NPL 5,15 persen. Sedangkan segmen UMKM porsinya 46,91 persen dengan NPL 4,62 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi
mendapat porsi terbesar restrukturisasi mencapai 46 persen dari total kredit yang disalurkan dengan NPL 5,56 persen. Kredit untuk penggunaan modal kerja porsinya 34 persen dengan NPL 4,18 persen dan penggunaan untuk konsumsi 20 persen dengan NPL 4,63 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho, Rabu (25/1) mengatakan, pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari penyaluran KUR. Per 31 Desember 2022, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp9,1 triliun dengan jumlah debitur 155,922.
KUR lebih banyak disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 43,3 persen, diikuti pertanian, perburuan dan kehutanan mencapai 21,4 persen, industri pengolahan mencapai 13,6 persen, jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan dan perorangan 9,2 persen, penyediaan akmamin 8,9 persen. (Citta Maya/balipost)
