DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk mendukung kontribusi pariwisata demi keberlanjutan budaya dan alam Bali, diperlukan sosialisasi masif dan narasi yang menggugah wisman khususnya agar mau berdonasi lewat program kontribusi pariwisata. Selain sosialisasi yang masif, juga diperlukan strategi agar wisman bersedia berdonasi yaitu dengan memungut di tempat–tempat yang strategis.
Ketua Bali Villa Association, Putu Gede Hendrawan, Senin (6/2) mengatakan, pada aplikasi baru tiga stakeholder yang menjadi tempat pungutan kontribusi yaitu, akomodasi, travel agen, tempat rekreasi objek wisata. Sedangkan aktivitas wisatawan tidak hanya terbatas tidak wilayah itu tapi juga banyak yang di pusat perbelanjaan dan tempat lainnya.
Menurutnya, tidak efektif jika pungutan dilakukan di tempat – tempat akomodasi seperti hotel, vila, guest house atau sejenisnya. Pungutan akan lebih efektif jika dilakukan di tempat–tempat rekreasi atau objek wisata dan pusat perbelanjaan.
Hal itu karena transaksi di tempat akomodasi dilakukan di akhir masa liburan wisman atau ketika check out. Ketika itu uang mereka mungkin sudah habis karena mereka spending untuk makan, minum, transportasi, dan ke tempat–tempat wisata. Sehingga hal itu,dinilai tidak efektif.
Sementara jika pungutan dilakukan saat di bandara atau ketika sampai di Bali, tentu wisatawan akan merasa tidak nyaman karena mereka merasa kelelahan dalam perjalanan panjang. Selain membutuhkan waktu untuk download aplikasi, mereka mungkin juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan alat bayar mereka di Indonesia atau di Bali. Sehingga menurutnya, waktu yang tepat untuk memungut adalah saat hari kedua mereka mulai berkeliling ke tempat–tempat wisata.
Dengan besaran pungutan minimal sebesar USD 10 dolar tidak akan memberatkan wisatawan dari sisi nilai. Tanggapan wisman pun dari testimoni saat peluncuran program di Peninsula, Nusa Dua cukup baik bahkan sudah ada yang berdonasi pada saat itu. Menurutnya, pada hari – hari berikutnya juga sudah ada kontribusi yang masuk. “Mereka sebenarnya tergugah dan peduli dengan lingkungan dan budaya Bali apalagi pungutan dilakukan pemerintah sehingga wisatawan tidak ragu lagi,” ujarnya.
Hanya saja perlu narasi yang tepat untuk mengajak wisatawan agar mau berkontribusi secara sukarela. Selain itu, diperlukan sosialisasi masif yang dilakukan oleh lembaga khusus mengelola tentang pungutan ini, baik bentukan lembaga baru maupun lembaga yang sudah ada.
Lembaga ini juga selain secara administrasi memungut, juga bergerak untuk sosialisasi sekaligus penyalurkan dana agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan pungutan. Mengingat, Bali sudah secara final menetapkan pariwisata berbasis budaya, maka tujuan pungutan adalah untuk keberlanjutan budaya dan alam Bali, karena selama ini, anggaran dari APBN maupun APBD telah digunakan untuk pos–pos infrastruktur dan program–program pembangunan, maka pungutan ini agar diarahkan untuk pengembangan yang tidak ter-cover dalam sasaran APBN maupun APBD. (Citta Maya/balipost)
