MEDAN, BALIPOST.com – Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara diharapkan menjadi momentum para awak media untuk bangkit menghadapi disrupsi media saat ini. Situasi pers yang kini dalam kondisi tidak baik-baik saja mestinya dijawab dengan karya jurnalistik yang beretika dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya saat peringatan HPN ini, Presiden Joko Widodo, Kamis (9/2), berulang kali mengingatkan awak media untuk melakukan penguatan dan mengantisipasi perkembangan teknologi saat ini. Media cetak, sebagai media arus utama mestinya melakukan transformasi menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja saat ini. ‘’Pemerintah, termasuk BUMN hendaknya berperan dan ikut menjaga media-media arus utama yang memiliki sejarah panjang dan menjadi pers perjuangan mengawal NKRI. Media konvensional tetap harus beritegritas dan mampu berperan sebagai referensi publik untuk memilah informasi di tengah gempuran hoaks,” tegas presiden Jokowi.
Presiden mengakui kini media cetak makin terdesak ketika anggaran iklan banyak diserap oleh platform asing. Lebih dari 60 persen belanja iklan kini diambil platform asing sehingga berdampak pada keterdesakan media konvensional. “Di sini lah pemerintah dan badan usaha negara mesti ikut berperan menjaga media-media arus utama bisa menjadi rumah penjernih informasi,’” tegas Presiden Joko Widodo yang direspons tepuk tangan riuh dari peserta HPN.
Ditegaskan Presiden pada tahun-tahun politik saat ini, media arus utama juga mesti mengambil peran yang jelas dan berintegritas dalam konteks pengelolaan pesta demokrasi. Masyarakat yang dijejali dengan beragam informasi hendaknya dituntun untuk memiliki kecerdasan intlektual dalam memilah informasi. ‘”Karya jurnalistiknya yang bertanggung jawab dan beretika hendaknya benar-benar bisa dijadikan rujukan publik dalam memilah aliran deras informasi,” ujarnya.
Presiden juga mengatakan pemerintah tengah berusaha menyiapkna regulasi untuk melindungi karya-karya jurnalistik dengan merumuskan aturan hukumnya. Bahkan, presiden meminta Kemenkominfo segera berkoordinasi sehingga paling tidak dalam tempo sebulan ini regulasi itu bisa dirampungkan. “Saya juga ikut membahas regulasi tersebut. Saya berharap regulasi ini bisa menjadikan pers Indonesia beritegritas dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Presiden, Kemenkominfo telah menginformasikan rancangan Perpres ‘’Publisher Rights’’ akan segera diluncurkan. Saat ini ada dua substansi dalam pengaturan publisher rights atau perlindungan hak cipta jurnalistik.
Pertama platform harus bekerjasama dengan media indoinasi saat akan menyampikan berita di platform mereka. Mereka harus membangun kemitraan.
Hal ini akan mendukung lahirnya kemitraan dalam bisnis media. Dengan demikian perusahaan pers ada ruang negosiasi secara individu atau dengan kelompok atau asosiasi media massa. Kedua adalah pemberian hak kepada Dewan Pers mengontrol, mengawasi dan memediasi kerja sama antara plaform dengan media-media yang ada.
Terkait dengan pesan presiden ini, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu juga menegaskan kebebasan pers saat ini telah melahirkan hutan belantara informasi di negeri ini. Informasi yang sarat hoax sering mengaburkan dan menjauhkan publik dari fakta dan informasi yang benar.
“Media arus utama hendaknya mampu menjadi teladan dalam melahirkan karya jurnalistik yang bertanggung jawab dan bertika. Informasi hendaknya mengedukasi dan membanggun kecerdasan intelektual publik. Konfirmasi menjadi hal penting dalam karya-karya jurnalistik yang beretika dan bertanggung jawab,’’ ujarnya.
Pada puncak HPN kali ini juga dilakukan kerjasama PWI Pusat dengan sejumlah lembaga, pemberian Anugrah Adinogoro, Anugrah Kebudayaan dan Pena Emas kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi. Setelah pembukaan HPN Presiden didampingi sejumlah pejabat meninjau sejumlah pasar untuk menyerakan bansos dan meresmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir. (kmb/balipost)
