MANGUPURA, BALIPOST.com – Wilayah Kecamatan Kuta, terutama di Kelurahan Legian, hampir setiap tahun menjadi langganan banjir. Apalagi saat hujan deras terjadi bertepatan dengan pasangnya air laut. Terkait permasalahan tersebut, tokoh masyarakat Kuta, I Gusti Anom Gumanti, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung untuk mengkaji pembuatan embung.
Pembangunan embung dinilai penting mengingat penyediaan pompa untuk menyedot genangan banjir selama ini tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. “Kalau pompa, pembersihan, saya yakin seyakin-yakinnya tidak menyelesaikan masalah karena ada air pasang. Coba dikaji Pak Bappeda, saya berikan solusi buatkan embung,” katanya saat gelaran Musrenbang RKPD 2024, di Kecamatan Kuta, Rabu (15/2).
Lebih lanjut dijelaskan, embung adalah semacam tempat penampungan air hujan sebelum akhirnya dibuang ke laut. Dengan demikian, maka sungai akan tetap mampu menampung air ketika hujan datang bertepatan dengan pasang air laut. “Coba cari tanah di sekitar sana, mungkin ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan,” ucapnya.
Selain permasalahan banjir, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi isu prioritas yang dibahas dalam musrenbang ini. Peningkatan faskes Puskesmas Kuta I, rehabilitasi dan pembangunan sejumlah SD dan SMP menjadi hal yang diharapkan dapat direalisasikan ke depannya. Jangan sampai kedua sektor tersebut kurang memenuhi standar kelayakan, terlebih untuk Kuta yang notabene kawasan pariwisata internasional.
Kata dia, kedua sektor tersebut menjadi usulan yang termasuk skala prioritas. Seperti keberadaan Puskesmas Kuta I yang diharapkan ke depan dapat ditingkatkan agar memiliki tempat rawat inap. Untuk itu tentunya memerlukan perluasan lahan, karena kondisi lahan saat ini relatif kecil.
Karena itu pihaknya mengaku akan meminta kepada Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, untuk dapat mengomunikasikan hal ini kepada pihak TNI. Dengan maksud, lahan koramil yang berada di sebelah Puskesmas Kuta I dapat ditukar guling untuk perluasan lahan. Lahan puskesmas pembantu (pustu) di lingkungan Abianbase diusulkan menjadi lahan penukar untuk dibangun koramil yang baru. “Jadi ini memang perlu pembicaraan lebih lanjut. Nanti saya akan coba komunikasikan dengan Pak Bupati dan Pak Sekda,” ucapnya.
Untuk di sektor pendidikan, dia menyebut, masih banyak bangunan SD di daerah pariwisata Kuta yang sekiranya perlu direhabilitasi. Seperti SD 6, SD 4, dan pembangunan SMP 3 Kuta yang sempat tidak bisa dibangun sama sekali karena dampak pandemi Covid-19. Hal itu perlu mendapatkan perhatian serius, agar jangan sampai anak-anak di Kuta belajar tidak sesuai dengan standar di Kabupaten Badung.
Khusus untuk lahan SD 5 dan SD 2 Kuta yang perlu direhabilitasi namun terkendala status lahan, hal itu diakuinya akan coba disiasati dengan membangun sekolah baru di atas lahan aset Pemkab Badung. Sebab dari komunikasi dan mediasi yang dilakukan oleh Sekda Adi Arnawa, masih terdapat perbedaan pandangan antara Pemkab dengan pemilik lahan yang belum menemukan titik temu yang pas.
Pemkab Badung sebenarnya ingin membeli lahan pribadi tempat berdirinya SD 5 dan SD 2, namun pihak pemilik tidak mau menerima harga sesuai ketentuan appraisal yang dilakukan pemerintah. Mereka cenderung meminta harga yang cukup tinggi, sehingga cukup memberatkan pemerintah. Apalagi saat ini masih banyak kebutuhan yang harus diperhitungkan pemerintah.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Badung dapil Kuta, Nyoman Graha Wicaksana. Pihaknya berharap hal yang menjadi mandatory pemerintah daerah, yaitu sektor kesehatan dan pendidikan, dapat sesuai standar. Apalagi fasilitas tersebut berada di kawasan pariwisata Kuta, sehingga patut menjadi catatan bersama.
Salah satu yang perlu diberikan perhatian adalah kondisi Pustu Kelurahan Tuban yang kondisinya kurang representatif. “Hal ini akan kita koordinasikan, apakah nanti bisa lewat pokir atau diusulkan lewat musrenbang. Sebab ini menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” imbuhnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
