JENEWA, BALIPOST.com – Setahun setelah invasi Rusia di Ukraina, dunia akan menghadapi risiko besar penggunaan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Kepala Kampanye Internasional Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN), peraih penghargaan Nobel 2017, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (24/2).
“Pekan ini kami akan memperingati satu tahun sejak Rusia melancarkan invasi total dan brutal atas Ukraina,” kata Direktur Eksekutif Interim ICAN Daniel Hogsta.
Hogsta memperingatkan bahwa dunia menghadapi risiko besar penggunaan senjata nuklir untuk pertama kali sejak 1945.
Lebih lanjut Hogsta mengatakan, Rusia telah berulang kali mengeluarkan ancaman langsung maupun tersirat untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina, dan ada perkembangan risiko bahwa hal itu dapat terjadi sebagai akibat perang.
“Ada kemungkinan salah perhitungan atau Rusia menanggapi hal yang dianggap ancaman bagi Moskow,” ujar Hogsta.
Hogsta mengatakan bahwa semakin lama Rusia memutuskan untuk melanjutkan invasi dan operasi militernya, semakin besar kemungkinan senjata nuklir digunakan dalam konflik ini, dan dunia harus menanggapi dengan serius.
Terkait penangguhan perjanjian Rusia, Hogsta menanggapi bahwa pernyataan Presiden Vladimir Putin pekan ini yang mengatakan Moskow akan menangguhkan penerapan perjanjian pengendalian senjata, New START, yang merupakan perjanjian terakhir yang tersisa antara Rusia dengan Amerika Serikat. “Keputusan Presiden Putin agar Rusia menunda penerapan perjanjian New START adalah berbahaya dan ceroboh dan semestinya dikecam luas, kata dia.
Hogsta mengatakan bahwa alasan Putin melakukan hal yang ia lakukan saat ini hanya bisa dijawab oleh dirinya sendiri. Namun, menurut dia, hal itu menegaskan bahwa langkah yang disebut upaya pencegahan nuklir sebenarnya jauh dari memberikan rasa keamanan dan cenderung membuat dunia bergantung pada keputusan pribadi para pemimpin negara bersenjata nuklir, seperti Putin.
Kepala ICAN itu mengingatkan bahwa krisis juga dapat memberikan kesempatan adanya terobosan (dalam langkah pengendalian nuklir) dengan menyebutkan Krisis Rudal Kuba pada 1962.
Setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dahulu, negosiasi internasional kemudian menghasilkan Traktat Pelarangan Sebagian Uji Coba Nuklir dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)
Hogsta mengingatkan bahwa pada kenyataannya sebuah negara bersenjata nuklir, seperti Rusia, dapat menggunakan ancaman senjata nuklir untuk menginvasi negara tetangganya yang tanpa senjata nuklir. Hal itu menandakan pentingnya perlucutan senjata nuklir yang komprehensif. “Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) adalah satu-satunya perjanjian yang melarang seluruh aktivitas nuklir, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir, dan hal ini menarik lebih banyak lagi dukungan,” kata Hogsta.
Dia mengatakan bahwa perjanjian (TPNW) tersebut saat ini telah memiliki 92 penandatangan dan 68 ratifikasi, yakni jumlah yang sama yang dimiliki NPT dua tahun setelah diberlakukan.
Hogsta menjelaskan bahwa TPNW memiliki kerangka kerja untuk perlucutan senjata nuklir, dan konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 yang akan datang di Hiroshima menyediakan kesempatan yang tepat untuk mulai mendorong penghapusan senjata nuklir. “Para pemimpin G7, yang memerintahkan atau mendukung penggunaan senjata nuklir, perlu memberikan rencana kredibel tentang cara dan upaya mereka untuk memajukan perlucutan senjata nuklir dan mengajak para pemimpin negara berkekuatan nuklir untuk berunding,” kata Hogsta
ICAN adalah sebuah koalisi berbasis di Jenewa yang beranggotakan organisasi non pemerintah dari 100 negara yang menggalakkan kepatuhan dan implementasi perjanjian larangan senjata nuklir PBB. (Kmb/Balipost)
