Terdakwa Okto Rhodes Alfrindo Liwe saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya usai mendengar vonis hakim, Selasa (28/2). (BP/Asa)

DENPASAR, BALIPOST. com – Okto Rhodes Alfrindo Liwe, terdakwa kasus kredit topengan di salah satu Bank BUMN di Denpasar, Selasa (28/2) divonis bersalah oleh majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnya Dewi. Terdakwa Okto Rhodes dihukum pidana penjara selama dua tahun, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 75 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar selama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Baca juga:  Kejari Denpasar Bidik Kredit Topengan di Salah Satu Bank BUMN

Putusan itu turun jauh dari tuntutan JPU. Namun demikian, baik terdakwa maupun JPU  masih menyatakan pikir-pikir menyikapi putusan hakim tersebut.

Sebelumnya, Okto Rhodes Alfrindo Liwe oleh  JPU Catur Rianita Dharmawati dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun.

Selain itu, jaksa dari Kejari Denpasar itu juga menuntut pidana denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 75 juta. Dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun penjara.

Baca juga:  Habibi Dibui 12 Tahun Penjara Karena Simpan 100 Gram Sabu

Dalam kasus ini, JPU Catur Rianita menyebut perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Namun JPU membuktikan dengan Pasal 3 UU yang sama. (Miasa/Balipost)

Baca juga:  Pada Maret, Ratusan Gempa Guncang Bali
BAGIKAN