DENPASAR, BALIPOST.com – Di 2023, Bank BPD Bali fokus garap kredit usaha rakyat (KUR) ke UMKM. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Selasa (7/3).
Sudharma yang ditemui saat media gathering di Renon mengatakan, fokus menyalurkan kredit khususnya KUR ke UMKM, karena ada aturan baru KUR hanya bisa disalurkan ke debitur dengan akumulasi plafon maksimal yaitu Rp 500 juta. Setelah kredit yang disalurkan mencapai lebih dari Rp 500 juta, debitur tersebut diarahkan untuk mendapatkan kredit komersial.
“Kalau debitur sudah dua kali atau tiga kali dengan kumulatif plafon kredit tidak boleh lebih dari Rp 500 juta, maka harus lari ke kredit komersil. Kita buatkan kebijakan dan penawaran suku bunga yang masih mendekati antara suku bunga riil KUR, yaitu antara subsidi bunga dengan bunga riil, sementara yang dibayar oleh debitur sebenarnya 6 persen tapi pemerintah memberikan subsidi. Nanti kita akan mendekati suku bunga riil KUR,” ujarnya.
Tujuan dari kebijakan ini mendorong UMKM bisa tumbuh dan wajar mendapatkan subsidi. Ia berharap, dengan pemenuhan penyaluran kredit ke UMKM, bank bisa mendapatkan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. “Kemarin kita berhasil mendapatkan insentif GWM 2022 hampir 2 persen. Ini kita manfaatkan dan optimalisasi karena kan seharusnya kena GWM, dalam persentase tertentu bisa kita manfaatkan untuk memberikan kredit murah bagi porsi UMKM,” ujarnya.
Diakui, pada 2022 penyaluran ke segmen UMKM mencapai 46,22 persen dari total kredit. Sedangkan sebanyak 52,22 persen merupakan kredit produktif. “Share kredit UMKM ini sudah melewati batas ketentuan RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) yang diatur Bank Indonesia, tahun 2024 minimal 30 persen,” ujarnya.
Dari sisi penyelesaian kredit bermasalah, jumlahnya masih di bawah 2,5 persen yang terlihat pada rasio NPL sebesar 2,37% per Desember 2022. Rasio ini menurun dibandingkan Desember 2021 yang mencapai 2,42%. (Citta Maya/balipost)
