SINGARAJA, BALIPOST.com – Luh Hesti Ranitasari, resmi mendaftar kembali sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Buleleng pada Sabtu (13/5). Rani, demikian perempuan yang merupakan kader Demokrat ini biasa disapa, merupakan istri dari Dandim 1617/ Jembarana, Letkol Inf Teguh Dwi Raharja.
Meski telah menjadi istri seorang perwira TNI, perempuan ini nampaknya masih enggan meninggalkan karirnya sebagai seorang politisi. Ia kembali mendaftarkan diri sebagai bacaleg DPRD Buleleng pada Pemilu 2024.
Ditemui di sela-sela pendaftaran, Rani mengaku sudah mendapatkan restu dan dorongan dari suaminya. Pada Pemilu 2024, Rani maju sebagai bacaleg dari Dapil Kubutambahan, tanah kelahirannya. “Saya kembali maju menjadi anggota legislatif Buleleng atas dukungan suami. Beliau mendorong saya untuk maju lagi dan berkotribusi untuk tempat asal dilahirkan,” kata perempuan yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Buleleng.
Keputusannya untuk tetap berkarir di dunia politik ini dilakukan lantaran dirinya ingin menjadi perempuan yang mandiri. “Berkarya tidak hanya pada satu lingkungan pekerjaan saja. Saya ingin mematahkan pendapat orang yang menyebut politik itu kejam, serta saya tidak ingin orang memandang perempuan itu dengan sebelah mata,” jelasnya.
Rani mengaku memang belakangan ini dirinya sulit membagi waktu. Meski demikian ia tetap bertanggung jawab atas tugasnya selama menjadi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng. “Membagi waktu memang menjadi tantangan buat saya. Namun saya selalu berkomitmen agar keduanya harus sama-sama berjalan dengan baik,” tambahnya.
Rani memang telah meniti karir di bidang politik sejak berusia 28 tahun melalui Partai Demokrat. Ia bahkan sudah dua kali duduk di kursi DPRD Buleleng. Pada periode 2014-2019, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng. Sementara pada periode 2019-2024 ia menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Buleleng.
Apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024 nanti, ia akan memilih Komisi I DPRD Buleleng yang membidangi pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan/persandian, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian/aparatur sipil negara, perijinan, sosial politik, organisasi masyarakat dan pertanahan. (Nyoman Yudha/balipost)
