TABANAN, BALIPOST.com – Untuk menjaga kestabilan harga dan mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi, sinergi dan digitalisasi telah menjadi fokus utama wilayah Bali Nusra. Upaya ini semakin diperkuat dengan peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Balinusra pada Rabu (17/5) di Gedung Kesenian Ketut Maria, Tabanan. Sinergi dan inovasi ketahanan pangan ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan digitalisasi, “Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa” (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur).
Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, menyatakan bahwa inflasi merupakan permasalahan mendasar yang memberikan dampak luar biasa pada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia harus terus ditingkatkan dengan bantuan teknologi dan inovasi.
Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi inflasi, termasuk pengembangan sistem yang mencakup logistik dan pendirian pasar induk berbasis digital. “Saya rasa ini menjadi terobosan yang baik dalam mengatasi inflasi di pusat, khususnya di Provinsi Bali,” ucapnya usai acara.
Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan menjalin sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Pihaknya yakin bahwa indeks harga konsumen atau inflasi pada akhir tahun 2023 akan mencapai target utama yaitu 3 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan pentingnya rapat koordinasi rutin yang hampir setiap minggu dilakukan, yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia, tetapi juga tanggung jawab kepala daerah. “Provinsi Bali dapat mencapai indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, termasuk Kota Denpasar yang menjadi yang tertinggi di antara semua kota di Indonesia. Sinergi yang terus meningkat antara semua pihak dalam pengendalian inflasi sangat diperlukan, mulai dari produksi hingga distribusi dan konsumsi pangan bagi rakyat,” jelas Gubernur Koster.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, memberikan apresiasi terhadap pergerakan tim pengendalian inflasi pangan di Bali. Ia menilai hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanganan inflasi.
Fatoni menyampaikan bahwa inflasi harus ditangani secara kolektif oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, Mendagri secara rutin memimpin rapat koordinasi inflasi setiap minggu, dengan tujuan menjaga inflasi tetap terkendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Puspawati/balipost)
