TABANAN, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Desty Damayanti, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni membuka secara resmi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 di Gedung Mario Tabanan, Rabu (17/5). Pembukaan ditandai dengan soft launching pengendalian angkutan barang/Logistik terintegrasi Bali.
Digelar pula pelepasan pengiriman beras Kabupaten Tabanan ke Supermarket Coco Mart, Lotte Mart, Ayu Nadi, Alfa Mart, Carefour, hingga pengiriman telur Kabupaten Bangli ke Kabupaten Dompu, NTB dan ke Kabupaten Sumba Barat, NTT serta pengiriman sapi Kabupaten Tabanan ke Kota Malang, Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Wayan Koster mendapatkan apresiasi “applause” tepuk tangan dari Deputi Gubernur Senior BI, Desty Damayanti, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo, Anggota DPR RI Dapil Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Jembrana, Gede Ngurah Patriana Krisna, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, karena kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini sebagai Gubernur Bali mampu membawa Provinsi Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2022.
Deputi Gubernur Senior BI, Desty Damayanti menyampaikan kebanggaannya terhadap Gubernur Koster yang telah berhasil membawa Provinsi Bali meraih IKP Provinsi tertinggi di Indonesia tahun 2022 atau Bali berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. “Terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, karena 3 kabupaten di Provinsi Bali (Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar,red) juga masuk sebagai peringkat 3 tertinggi dalam hasil penilaian IKP kabupaten, serta 1 kota (Kota Denpasar) di Provinsi Bali menjadi IKP kota tertinggi di Indonesia, sehingga membuat Bali secara keseluruhan menjadi provinsi dengan Indeks Ketahanan Pangan yang sangat tinggi,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang disambut tepuk tangan.
IPK ini tercapai, diyakini berkat adanya sinergi yang baik dilakukan sejak pandemi Covid-19 bersama kementerian, lembaga, parlemen, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. “Sehingga saat ini kita bisa menata ulang ekonomi kita, kalau di tahun 2020 ekonomi kita masih tumbuh negatif minus 2 persen, kemudian tahun 2021 hingga 2023 kuartal I terus meningkat dari 3,7 persen di tahun 2021 hingga 5,3 persen di tahun 2022, dan 2023 masih berada di level 5 persen. Jadi kami dari Bank Indonesia memperkirakan ekonomi kita akan berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,3 persen di tahun 2023 disaat ekonomi di beberapa negara maju masih berat,” ujar Desty Damayanti.
Gubernur Koster mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Bali Nusra di Kota Tabanan yang dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali, karena sebagai penghasil padi terbesar di Bali, semoga alam dan budaya Bali yang indah ini dapat memberikan vibrasi positif dan solusi dalam pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Bali, mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali beserta seluruh panitia penyelenggara yang turut andil dalam kegiatan ini, sehingga kehadiran kita pada acara ini menjadi momentum yang tepat untuk dapat senantiasa mewujudkan semangat dan kuatnya komitmen bersama sebagai upaya menjaga kestabilan harga dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil,” ujar Gubernur Koster.
Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini mengatakan inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan. Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Bali yang semakin solid. Seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Indonesia, dalam mengawal pengendalian inflasi di Bali. Diharapkan koordinasi dan sinergi antar provinsi, kabupaten/kota Bali Nusra yang telah terjalin baik melalui TPID dan GNPIP dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi.
Gubernur Koster mengungkapkan, berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi Bali pada bulan April 2023 tercatat 0,04 persen (mtm), dengan capaian ini tingkat inflasi tahunan Provinsi Bali sebesar 4.45 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2023 tercatat sebesar 5,46 persen. Sehingga, diharapkan pada akhir tahun 2023 inflasi Bali dapat tercapai sesuai target nasional dikisaran 3% ± 1%. Untuk mencapai target dimaksud diperlukan kerjasama dan sinergitas TPID dengan pihak terkait. Khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan yang sejalan dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Pengendalian inflasi ke depan dari komponen Volatile Food akan menghadapi beberapa tantangan. Seperti, curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan produksi, kenaikan harga pangan, masih berlanjutnya krisis geopolitik dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM non subsidi (Pertamax & Pertamax Turbo). Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar stakeholders dan melalui pelaksanaan acara GNPIP Balinusra Tahun 2023 ini dengan tema “Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi, Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa atau Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur”. Tema ini sejalan dengan Visi Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dimana, target inflasi di Bali dan Nusa Tenggara akhir Tahun 2023 sama- sama dapat tercapai dikisaran 2% sampai dengan 4%.
Gubernur Koster menyampaikan 6 strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Bali yang sejalan dengan arahan emerintah pusat. Pertama, melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok. Untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali telah dilakukan melalui Aplikasi SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis) yang kini telah diperkaya dengan fitur early warning system dan aplikasi monitoring arus masuk barang ke Bali dan keluar Bali.
Kedua, memperkuat kerjasama antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga. Ketiga, melakukan operasi pasar/bazzar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan stakeholders dan berkoordinasi/kerjasama dengan Bulog. Keempat, mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah. Kelima, mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui modernisasi dan efesiensi biaya produksi pertanian, memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum termanfaatkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen, bantuan sarana/prasarana dan subsidi pupuk serta mengembangkan pertanian organik. Keenam, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD pangan provinsi/kabupaten/kota sebagai aggregator untuk mengurangi rantai pasok dan untuk jangka panjang mengupayakan pembentukan pasar induk.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni dalam arahannya menekankan solusi pengendalian inflasi harus dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas, mengajak masyarakat tenang atau tidak panik terhadap inflasi, mengaktifkan TPID ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengaktifkan Satgas Pangan, melaksanakan subsidi tepat sasaran (salah satunya subsidi BBM), melaksanakan gerakan penghematan energi (saat siang hari, matikan lampu dan AC yang tidak perlu), melakukan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah (Seperti daerah yang kekurangan komoditas agar mengambil komoditas pangan ke daerah yang surplus, mengintensifkan jaringan pengaman sosial (Anggaran Belanja Tidak Terduga, Bansos, Anggaran Desa, Realokasi DAU, dan Bansos Pusat), dan memperhatikan pengumuman angka inflasi dari BPS dan Bank Indonesia Provinsi.
Diakhir acara, Gubernur Koster mendapat dukungan dari pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan untuk terus melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali di periode kedua. Dukungan tersebut disampaikan, saat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali membeli produk lokal Bali, seperti beras Tabanan, minyak Bali, Ikan Bali, salak Bali, sayur Bali, telur Bali, hingga bawang dan cabai Bali di Gedung Mario Tabanan. (Kmb/Balipost)
