Oleh I Gusti Ngurah Gede Kerta Negara, S.E.
Pesta demokrasi bergulir. Rakyat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pilkada Serentak. Tahapan-tahapan sudah berproses dan bacaleg telah mendaftarkan diri ke Kantor KPU di wilayahnya masing-masing dan sosialisasi serta promosi pun bertebaran di media sosial (medsos).
Dinamika politik pun sudah mulai panas. Promosi
dan delegitimasi lawan politik mulai bertebaran. Cerdas mengelola informasi di tahun politik hendaknya menjadi identitas diri. Jangan terjebak propaganda dan retorika sempit dan pragmatis.
Masalahnya, saat ini banyak politisi dan oknum menggunakan hoaks sebagai ajang menaikkan citra diri atau menjatuhkan lawannya. Tujuannya untuk menarik simpati pemilik suara.
Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pesta demokrasi ini untuk penyebaran informasi bohong dengan maksud menciptakan kegaduhan atau propaganda.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus Polda Bali. Polda Bali telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga kondusivitas Pulau Dewata ini menghadapi Pemilu
Serentak 2024. Diprediksi akan muncul media massa baru cenderung membuat situasi tidak aman yakni kontraproduktif, mengadu domba, propaganda, dan hoax.
Oleh karena itu publik diharapkan di tahun politik ini mewaspadai kampanye hitam di medsos, ujaran kebencian, SARA, pencemaran nama baik, penggunaan data palsu dan menjual data pribadi. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab akan menyebarluaskan hoax dan ujaran kebencian melalui akun-akun media sosial, baik yang bersifat asli maupun anonim.
Inilah pada umumnya disebut kampanye hitam dengan sasaran menjatuhkan elektabilitas calon yang diusung partai politik. Disinilah media mainstream memiliki peran sangat penting dalam menyukseskan pemilu yang aman dan kondusif.
Apalagi saat ini media massa di Bali cukup banyak dan
diharapkan bisa mengedukasi masyarakat serta mencegah hoax demi aman serta kondusifnya Bali serta
Indonesia pada umumnya. Masyarakat saat ini mesti bijak bermedia sosial dan saring sebelum sharing.
Di sisi lain, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Bali dan jajarannya terus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, agama dan politik dengan maksud turut menjaga
keamanan Pulau Seribu Pura ini di masa tahun politik ini. Para calon gubernur dan bupati bersama pasangan, legislatif termasuk tim sukses serta simpatisannya
mempedomani aturan yang berlaku.
Menjaga keamanan dan kondusivitas Indonesia, khususnya Bali harus jadi prioritas utama. Di samping itu, Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan pemantauan atau memonitor medsos dan patroli siber.
Oleh karena itu diperlukan penyatuan langkah supaya Pemilu 2024 tidak menimbulkan potensi konflik di masyarakat, tapi berlangsung dengan aman, damai
dan berkualitas. Dengan Pemilu Serentak aman di Bali maka sektor pariwisata semakin cerah dan wisatawan merasa nyaman berkunjung ke Pulau Dewata ini.
Penulis, Wartawan Bali Post
