DENPASAR, BALIPOST.com – Adanya beberapa perubahan regulasi khususnya pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di daerah dikarenakan kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, sehingga memerlukan persamaan persepsi antara Tim Evaluator Pusat dengan Evaluator daerah Evaluasi AKIP dan RB di Instansi pemerintah Daerah yang tertuang dalam Lembar Kertas Kerja Evaluasi (LKE) perangkat daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Acara Workshop Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali yang digelar di Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Rabu (24/5).
“Dan kami sangat memerlukan asistensi dari Kementerian PAN-RB untuk peningkatan kualitas evaluator kami di daerah serta dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih baik,” kata Sekda Dewa Indra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada.
Sekda Dewa Indra menambahkan, jajaran Pemprov Bali berkomitmen untuk membangun dalam peningkatan nilai SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan melaksanakan konsultasi yang lebih intensif serta menjalin komunikasi dengan Tim dari Kedeputian Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB.
“Saya mengharapkan adanya dukungan semua pihak agar pelaksanaan workshop SAKIP dan RB dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas evaluasi sehingga diharapkan semua Instansi Pemerintah daerah di Provinsi Bali di Tahun 2023 ini dapat meningkatkan capaian Nilai SAKIP dan RB yang lebih baik atau menuju ke A,” harap Dewa Indra.
Bertindak selaku pemateri dalam pertemuan ini, Pengelola Akuntabilitas Kementerian PAN RB, Fernando Silalahi dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian PAN RB Muhammad Ryannasmara yang juga tim evaluator SAKIP KemenPAN RB. Acara workshop yang diinisiasi oleh tim evaluator SAKIP Pemprov Bali ini mendapat sambutan antusias dari semua tim SAKIP kabupaten/lota se-Bali dan berharap dapat workshop ini dapat meningkatkan pemahaman tentang SAKIP dan RB.
Tampak hadir Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, serta jajaran pejabat inspektorat dan reformasi birokrasi Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali. (Kmb/Balipost)
