DENPASAR, BALIPOST.com – Perencanaan jangka panjang 100 tahun haluan pembangunan Bali terutama di bidang ekonomi merupakan upaya strategis. Namun perencanaan tersebut harus didukung seluruh stakeholder dan masyarakat, agar tantangan ekonomi ke depannya dapat dilalui.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha, Senin (29/5) mengatakan, kebijakan atau keputusan Gubernur Bali itu harus didukung semua pihak atau stakeholder yang pada akhirnya dapat menjaga stabilitas ekonomi Bali.
“Kalaupun kebijakan sudah ada, sudah bagus tapi tidak didukung oleh semua pihak akan sia-sia. Jadi harus dilaksanakan secara baik oleh stakeholder baik oleh pelaku pariwisata dan dunia usaha, harus mendukung. Demikian juga masyarakat di desa adat harus melaksanakan hal itu. Jika tidak didukung, stabilitas ekonomi Bali tidak bisa berjalan baik, tidak bisa stabil di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Misalnya saja Pergub Bali Nomor 99 tahun 2018, tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, belum sepenuhnya didukung industri pariwisata khususnya baik dari presentase pemasaran, pemanfaatan maupun harga. Pada pergub tersebut pada pasal 16 ayat 1 disebutkan hotel, restoran, katering dan toko swalayan wajib membeli produk pertanian lokal Bali dengan harga paling sedikit 20 % di atas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak dan pelaku usaha tani.
Demikian halnya masyarakat secara umum, melalui desa adat agar penggunaan produk lokal Bali dimanfaatkan sebesar–besarnya. “Demikian juga masyarakat umum, masih senang maraka buah impor, anggur, apel impor untuk kepentingan konsumsi ritual, yang pada akhirnya sia–sia peraturan Gubernur itu,” tandasnya.
Mengingat pentingnya dukungan semua pihak terhadap penataan ekonomi Bali ke depan, makai a berharap ada komitmen dari setiap pelaku usaha dan stakeholder ekonomi yang ada di Bali.
Sementara itu Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, Selasa (30/5) menegaskan, transformasi ekonomi Bali yang tidak hanya mengandalkan pariwisata sebagai backbone harus dilanjutkan. Agar perbankan dapat melakukan pembiayaan terhadap sektor-sektor yang belum jenuh seperti pertanian.
Dia berharap pemegang kebijakan di Bali dapat melanjutkan program transformasi ekonomi Bali dengan track 100 tahun haluan ekonomi Bali. Transformasi itu dapat dilakukan dengan menguatkan sektor unggulan sehingga tidak terkonsentrasi pada sektor pariwisata saja. “Dalam tahapan setiap corporate plan kita juga akan memasukkan program itu,” ujarnya.
Sektor unggulan yang menjadi masa depan Bali dan mampu menopang ekonomi Bali adalah sektor yang berkaitan dengan pangan karena manusia selalu membutuhkan pangan. “Kita ini ke depan pasti akan membutuhkan pangan. Kalau pangan menjadi salah satu yang bisa menjadi perhatian apalagi musim dan iklim berubah-ubah. Artinya Bali harus memperkuat sektor ini dan memberi perlindungan terhadap kawasan pertanian yang subur sehingga alih fungsi lahan subur tidak banyak lagi terjadi,” ungkapnya.
Bali adalah daerah agraris dan salah satu daerah pemasok pangan. Dengan keunggulan lebih yang dimiliki Bali itu semestinya dapat menjadi modal untuk pengembangan pertanian. “Dan kita sudah diwarisi cara bertani dengan sistem subak,” imbuhnya.
Selain itu untuk menuju Bali energi bersih, perlu juga optimalisasi pertanian organik karena di negara lain produk pertaniannya terlindungi dengan sebaik-baiknya. Payung hukum yang dibuat Gubernur Bali yaitu adanya Pergub 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali agar diimplementasikan secara nyata dan keseluruhan. “Pergub 99/218 didorong diperkuat legitimasinya sehingga proteksi terhadap hasil-hasil pertanian dan kerajinan bisa didayagunakan untuk menumbuhkan ekonomi Bali,” ujarnya. (kmb/balipost)
