Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, IB Surya Suamba. (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertanyakan rencana pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kedonganan dan Jimbaran. Sebab, terdapat tiga hotel di sekitarnya yang melayangkan protes atas rencana tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba saat dikonfirmasi, Selasa (6/6) kemarin, tak menampik perihal tersebut. Menurut birokrat asal Tabanan ini, pemerintah pusat telah melayangkan surat kepada Bupati Badung, yang mempertanyakan proyek tersebut akibat adanya protes dari tiga hotel di wilayah tersebut.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Bali Naik dari Sehari Sebelumnya, Korban Jiwa Juga

“Surat dari Kementerian LHK ini karena ada protes dari tiga hotel yang kawasannya akan dilalui proyek jalan. Surat ini isinya antara lain mempertanyakan urgensitas proyek, kaitannya dengan RTRW, lingkungan dan hal lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, jalan alternatif dari cafe 9 Jimbaran menuju lapangan Yoga Perkanthi kemudian lanjut hingga cafe 19 Jimbaran tembus ke jalan arah Hotel Four Seasons Jimbaran, adalah usulan masyarakat Jimbaran. Usulan ini telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Badung, dan pihaknya diminta melakukan kajian agar segera bisa direalisasikan. “Itu memang prioritas pertama, tapi kendalanya sama,” ucapnya.

Baca juga:  Viral di Medsos, Kelompok Pemuda Bentrok di Jalan Sunset Road

Setelah dilakukan kajian lapangan, Surya Suamba mengakui, banyak menemukan kendala. Kawasan yang masuk rencana proyek jalan sepanjang 1,6 kilometer tersebut adalah kawasan pesisir yang dalam pembangunannya membutuhkan dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). “Kondisi lapangan lokasi rencana pembangunan jalan sebagai daerah pesisir pantai. Jadi membutuhkan amdal dalam pembangunannya,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya akan melanjutkan kajian jalan alternatif yang menghubungkan Kedonganan dan Jimbaran. “Kalau tidak bisa di atas, kita akan menggunakan rancangan terowongan di bawah tanah,” jelasnya. (Parwata/balipost)

Baca juga:  Demi Keutuhan Bali, Desa Adat Diminta Netral di Pilkada
BAGIKAN