JAKARTA, BALIPOST.com – Dunia internasional diajak untuk mengatasi kesenjangan antara teknologi kebencanaan dan pemahaman masyarakat guna menekan risiko bencana. Demikian disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (11/6).
“Meskipun sudah ada peringatan dini untuk melakukan evakuasi, jika tidak didukung dengan pemahaman tentang mitigasi kebencanaan, kesadaran, keterampilan, dan juga kemampuan respons yang cepat dan tepat, sistem peringatan dini tersebut akan gagal dalam mencegah terjadinya korban,” ujarnya
Dalam The Inagural Meeting of the Panel on Sosoeconomic Benefits (PSB) di Jenewa secara daring, Dwikorita menilai lemahnya antisipasi, mitigasi, dan peringatan dini bencana berpotensi besar mengancam keselamatan jiwa, serta kerugian ekonomi pun semakin besar, terutama untuk negara-negara berkembang yang masuk dalam kategori rawan bencana dengan intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi.
Saat ini, menurutnya, kondisi bumi semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengamatan dan data yang cepat, tepat, akurat, dan sistematis. Selain itu juga butuh inovasi teknologi yang mumpuni serta analis dan pemodelan yang andal.
“Situasi ini perlu menjadi perhatian bersama, karena jika kesenjangan semakin melebar antara kemajuan teknologi dan kapasitas masyarakat untuk menguasai dan memahami teknologi tersebut, peran atau manfaat dari kemajuan teknologi tersebut menjadi kurang berarti,” tuturnya.
Ia mengatakan solusi agar masyarakat lebih mampu memahami dan memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan oleh teknologi yang modern, yakni dengan pendekatan literasi dan edukasi.
Dalam forum WMO tersebut, Dwikorita mencontohkan konsep Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang diselenggarakan BMKG guna meningkatkan literasi masyarakat tentang cuaca dan iklim.
SLCN, kata dia, merupakan upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan Indonesia, berbiaya murah, namun memiliki dampak yang cukup signifikan. “Salah satu success story dari diadakannya SLCN tersebut, pada saat terjadinya Siklon Seroja yang menghantam Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu alumnus SLCN menjadi penyelamat warga desa setelah menerima informasi peringatan dini melalui pesan berjejaring WhatsApp,” ujarnya.
Dwikorita mengatakan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan merespons peringatan dini bencana, semua pihak harus ikut terlibat, tidak hanya pemerintah, juga akademisi, masyarakat atau komunitas, organisasi masyarakat, media, hingga badan atau pelaku usaha.
Khusus sektor swasta, menurut Dwikorita, keterlibatannya masih harus terus didorong. Indonesia, menginisiasi lahirnya sertifikasi standar internasional untuk sektor industri atau swasta terkait panduan standar untuk peringatan dini bencana dengan pelibatan aktif komunitas masyarakat. (Kmb/Balipost)
