Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Jakarta, Kamis (13/7/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Sebanyak 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai per 11 Juli 2023. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo.

“Jadi 158 itu adalah status sampai tanggal 11 Juli yang lalu, di mana pada tanggal 11 Juli, Cisumdawu sudah diresmikan oleh bapak Presiden. Jadi sejak 2016, pertama kali PSN sampai 11 Juli 2023, 158 proyek sudah selesai,” kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (13/7).

Baca juga:  Seminar Reformasi Ritual Upacara dan Upakara Ngaben, Hilangkan Kesan Memberatkan

Wahyu mengungkapkan, nilai dari 158 proyek tersebut mencapai Rp1.002,6 triliun. Dengan adanya perkembangan itu, Kemenko Perekonomian menargetkan 25 proyek agar selesai tahun ini.

“Nah sisanya, untuk tahun ini saja targetnya adalah 30 sebetulnya. Tapi sudah selesai 5, jadi kita harapkan saat sekarang sampai Desember masih ada tambahan 25 project yang selesai tahun ini,” ujarnya.

Kemudian untuk tahun 2024, terdapat 31 proyek lagi untuk diselesaikan. Adapun pemerintah telah menetapkan terdapat 210 proyek dan 12 program PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.764 triliun. Presiden Jokowi menargetkan keseluruhan proyek PSN agar dapat dirampungkan pada 2024, terutama dalam hal pembebasan lahan serta perizinan.

Baca juga:  Tanpa Dana Mandiri, Bali Terus Dieksploitasi oleh Kebijakan Pusat

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, dalam aspek pembiayaan PSN, pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta agar pendadaan proyek tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur KADIN Insannul Kamil juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pembiayaan bersama (crowdfunding).

Baca juga:  Inflasi Bali Tertinggi Kelima Nasional, Pengusaha Non-Pariwisata Terseok-seok

“Nah bagaimana sekarang mendorong proyek ini yang harusnya terus berjalan, karena infrastruktur menjadi instrumen utama pemicu pencapaian. Kita punya target 2045 Indonesia Emas, dan keterlibatan sektor swasta sangat berperan penting,” pungkasnya. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN