DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali disebut kekurangan pendanaan atau defisit anggaran mencapai Rp 1,9 triliun di pertengahan 2023. Pasalnya, Pemprov Bali melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Adapun rincian proyeksi realisasi pendapatan daerah dalam SE tersebut sebesar Rp 5,6 triliun. Sedangkan proyeksi realisasi belanja daerah sebesar Rp 7,5 triliun. Maka, defisitnya sebesar Rp 1,85 triliun.
Menanggapi liarnya pemberitaan tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster pun memberikan penjelasan dan klarifikasi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali di sela-sela Rapat Paripurna ke-28 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (17/7). Gubernur Koster, memaparkan postur APBD Provinsi Bali Tahun 2023 berisi target pendapatan daerah sebesar Rp6,9 triliun. Terdiri dari, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp4,7 triliun, dan dana transfer dari pusat Rp2,1 triliun.
Sedangkan, belanja daerah ditetapkan Rp7,9 triliun (tepatnya Rp7,88 triliun). Terdiri dari belanja operasional Rp4,5 triliun, belanja modal Rp1,4 triliun, belanja transfer ke kabupaten/kota se-Bali Rp1,9 triliun, dan lain-lain jumlahnya kecil.
Gubernur Koster, melanjutkan dari struktur pendapatan sebesar Rp6,9 triliun dan belanja daerah Rp7,9 triliun, terdapat perencanaan desfisit Rp1,0 triliun. Hal ini untuk menyusun agar neracanya seimbang.
Sementara, perkiraan realisasi PAD ditargetkan Rp4,7 triliun. Dan hingga 14 Juli 2023 realisasinya sudah mencapai Rp2,38 triliun atau sekitar Rp2,4 triliun (sudah lebih 50 %). Diungkapkan, pendapatan terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang realisasinya sudah mencapai 57 % dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan baru mencapai 96 persen.
Ini menunjukkan ekonomi Bali sudah pulih, karena semakin banyak orang beli mobil. “Apa yang terjadi? Pendapatan harian dari bulan Januari sampai Juni perhari adalah Rp14,5 miliar. Kemudian naik pada bulan Juli menjadi Rp16 miliar per hari. Dan kalau dihitung sampai 14 Juli, kita masih punya waktu Agustus sampai Desember 2023, 5 bulan x 30 hari rata-rata 150 hari, tambah lagi 15 hari sisa di bulan Juli, jadi 165 hari. 165 hari kalau asumsinya stagnan saja pendapatannya per hari Rp16 miliar, itu berpotensi mendapatkan Rp2,6 triliun. Apa artinya? Per 14 Juli sudah hampir pendapatan Rp2,4 triliun ditambah Rp2,6 triliun, itu berpotensi mencapai Rp5 triliun. Artinya melebihi target (PAD 2023,red) dari Rp4,7 triliun. Clear!. Ini baru bersumber dari PKB dan BBNKB, belum bersumber dari yang lain,” tegas Gubernur Koster.
Terkait dana transfer Rp2,1 triliun dari APBN, Gubernur Koster memastikan terealisasi 100 persen. Hal ini diyakini, karena pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2022 saja, pendapatan dari dana transfer realisasinya mencapai 100 % dari APBN.
Dengan demikian, total pendapatan terburuk diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun – Rp6,8 triliuan (PAD Rp4,7 triliun + dana transfer APBN Rp2,1 triliun).
Sementara itu, belanja daerah yang besarnya Rp7,9 triliun tidak pernah direalisasikan 100 %. Dikatakan, secara imperis realiasai belanja daerah diperkirakan 90-95 %. Hal ini disebabkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi dan situasi lapangan yang tidak memungkinkan. “Tinggal kalikan, Rp7,9 triliun x realisasi 90 %, itu sekitar Rp7,1 triliun. Menurun dari rencana Rp7,9 triliun. Atau kalau kita kalikan dengan realisasinya 95 % itu Rp9,5 triliun. Bandingkan sekarang dengan pendapatan Rp6,8 triliun versus realisasi belanja riil Rp7,5 triliun, apa artinya?, defisit itu minimum Rp300 – Rp700miliar. Jadi, bukan lagi (defisit,red) Rp1 triliun apalagi (defisit,red) Rp 1,9 triliun. Jadi defisit Rp1,9 triliun itu salah aljabar yang bikin, karena aljabarnya gak lengkap,” jelas mantan DPR RI 3 Periode ini.
Apabila pendapatan Bali di 2023 defisit mencapai Rp300 miliar – Rp700 miliar, Gubernur Koster telah memiliki skema untuk menyelesaikannya. Pertama, ada BLU (badan layanan umum) Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) dan RS Mata.
Kedua, mengefisiensi belanja nonprioritas. “Jadi pada bulan Desember 2023, pasti klop, saya pastikan klop. Di masa pandemi 2 tahun saja saya bisa kelola fiskal dengan cermat, apalagi sekarang situasinya sudah sangat sehat. Astungkara, gak ada defisit Rp1,9 triliun,” tandasnya.
Selain itu, Gubernur Koster, mengungkapkan bahwa Bali saat ini memiliki potensi penambahan pendapatan yang saat ini sedang berproses. Pertama, kerjasama dengan pihak ketiga penggunaan lahan di Nusa Dua yang luasnya 39,8 hektare. Lahan tersebut disewa hingga 16 tahun ke depan dengan angka Rp51 miliar pertahun.
Sehingga, total pendapatan dari kerjasama penggunaan lahan ini mencapai Rp830 miliar (dibayar lunas di depan). “Ini sedang berproses, mudah-mudahan paling lambat bulan Agustus Rp830 miliar ini terealisasi. Kalau Rp830 miliar ini terealisasi, maka hitungan saya adalah itu akan dijadikan penambahan penyertaan modal di BPD Bali Rp600 miliar sampai Rp650 miliar, sehingga menjadi tambahan pendapatan,” ujar Gubernur Koster.
Kedua, kerja sama kawasan pusat kebudayaan Bali (PKB) dengan pihak ketiga. Sebab, saat ini banyak investor yang berminat.
Kawasan PKB yang luasnya 334 hektare, dengan zona penunjangnya sekitar 150 hektare. Zona ini merupakan zona komersial yang akan dikerja samakan dengan pihak ketiga yang memiliki idealisme menjaga dengan baik zona tersebut.
Kerja sama tersebut paling lambat pada bulan Agustus 2023, dengan perkiraan pendapatan mencapai Rp1 triliun – Rp2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun zona inti PKB. Sisanya akan ditambah ke penyertaan modal di BPB Bali dan untuk menambah belanja APBD. “Jadi kalau ini masuk semua bulan Agustus 2023, bersumber dari sewa lahan di Nusa Dua dan kerja sama di Pusat Kebudayaan Bali, kita ini bukan lagi defisit, surplus banyak. Saya pastikan tidak ada defisit, No, I’m Sorry!,” tegas Gubenrur Koster. (Winatha/balipost)
