MANGUPURA, BALIPOST.com – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) hingga kini belum ada kejelasan alias gabeng. Proyek yang digembar-gemborkan akan memecah kemacetan di Badung Selatan sejak 2017 ini dikabarkan terkendala dana, sehingga masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengantongi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022 sebesar Rp1,095 triliun lebih. Ditemui usai rapat paripurna, Kamis (20/7), Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tidak memungkiri adanya kendala sehingga proyek JLS belum dilanjutkan.
Ia mengatakan, pembangunan JLS memang sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Bahkan ia menyebutkan telah ada kerja sama terkait pembangunan JLS. “Tetapi akibat salah satunya, saya tidak ngeles, pandemi COVID-19 sehingga ada pertimbangan lain,” ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya telah memohon kepada pemerintah pusat agar pembangunan JLS menjadi program nasional. Hal tersebut telah mendapatkan respons, sehingga akan dilanjutkan dengan kajian dan bantuan dari pemerintah pusat. “Buktinya kami juga saat ini sudah melakukan pembebasan lahan di lingkar barat. Pembangunan jalan juga kita lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama ini bisa terwujud dengan baik,” jelasnya.
Lantas bagaimana dengan dana silpa? Giri Prasta menyebutkan, masih ada sejumlah program yang harus dipertimbangkan. Salah satunya program Angelus Bhuana yang memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. “Tetap ini harus berjalan, karena ketika kami memiliki program Angelus Bhuana, itu artinya kita berbagi dari Badung untuk Bali. Regulasinya pun jelas,” katanya.
Bupati asal Desa Pelaga, Petang ini mengatakan, program Angelus Bhuana bertujuan meringankan beban dari masyarakat yang ada di luar Kabupaten Badung. Tak hanya itu, pihaknya menegaskan program ini akan berlanjut hingga ke luar Provinsi Bali. “Termasuk di luar Pulau Bali. Ada nanti di Kutai, Yogyakarta, ada juga nanti di Papua, ada juga di Jawa Timur,” ucap Bupati Badung dua periode ini.
Giri Prasta menerangkan, pihaknya akan memberikan bantuan setiap menerima permohonan dan undangan dari masyarakat. Sedangkan untuk fokus pembangunan, pihaknya kembali menegaskan tidak akan melanggar komitmen yang dimiliki.
“Apalagi kalau Giri Prasta diundang atau diminta, kalau misalkan saya diundang saya tidak datang, jelek. Kalau saya diminta, dimohonkan tidak diberi, jelek juga. Kalau saya tidak diminta, tidak diundang, sudah barang tentu saya tidak kasih dong. Tetapi kalau saya diundang, dimohonkan, wajib. Toh juga pelaksanaan pembangunan ini masih panjang,” ujarnya. (Parwata/balipost)
