DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Gubernur(Wagub) Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan bahwa harus ada strategi baru yang lebih kolaboratif untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Bali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan desa adat.
Wagub meminta desa adat dalam hal ini yang paling tahu kondisi di masyarakat nantinya dapat memberikan data yang akurat terkait masyarakat yang memang perlu dan tidak perlu dibantu. “Nah beberapa upaya yang tadi saya lihat terobosan-terobosan baru dengan melibatkan desa adat karena banyak memang fakta di lapangan yang kelihatannya masih bias dan perlu dikoreksi,” ujar Wagub Cok Ace saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2023, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/7).
Wagub Cok Ace, menyampaikan bahwa walaupun angka kemiskinan Provinsi Bali terendah secara nasional, namun masih sangat sulit menurunkan secara signifikan. Apalagi hingga menghapuskan secara total. Mestinya, Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Surga dan berbagai sebutan indah lainnya tidak memiliki orang miskin.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh stakeholder agar lebih kolaboratif serta bersinergi dalam merumuskan dan melaksanakan program-programnya terutama program lintas sektor. “Jangan ada ego sektoral, jangan ada ego wilayah!,” tegas Cok Ace.
Diketahui bahwa, menurut data BPS tingkat kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari 4,14 persen tahun 2017 menjadi 3,61 persen tahun 2019. Namun kembali meningkat di tahun 2021 hingga mencapai 4,72 persen, karena pandemi Covid-19. Angka kemiskinan kembali turun pada tahun 2022 mencapai 4,53 persen seiring dengan pulihnya perekonomian masyarakat Bali pasca Covid-19.
Kondisi terbaru, angka kemiskinan Provinsi Bali per bulan Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen dari kondisi tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional per Maret 2023 sebesar 9,36 persen turun 0,21 persen dari kondisi tahun 2022. Dengan demikian, secara umum kondisi kemiskinan Provinsi Bali masih di bawah angka kemiskinan Nasional dan berada pada peringkat pertama angka kemiskinan terendah secara nasional.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen dan optimisme yang tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023, yaitu berupaya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 3,50-4,00 persen.
“Saya berharap, rapat koordinasi ini semakin memantapkan komitmen kita, meningkatkan kolaborasi bersama untuk mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali, agar mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan setiap tahun dan kemiskinan ekstrem bisa kita hapuskan pada akhir tahun 2024,” ungkap Cok Ace.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyelaraskan kinerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan dari Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kaltiman Kartowinamo, Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Kepala Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K Elan Satriawan dan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. (Kmb/Balipost)
