DENPASAR, BALIPOST.com – Sejumlah daerah di Bali memiliki cara tersendiri guna mencapai target Gubernur Bali, Wayan Koster, pertumbuhan kemiskinan nol persen. Target itu juga sudah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan untuk jangka pendek, menengah dana jangka panjang. Pemkot Denpasar dan Kabupaten Badung mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Guna mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Denpasar, Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial melakukan penguatan kapasitas perbekel/lurah dan fasilitator se-Kota Denpasar.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penegasan dan penguatan kepada fasilitator, perbekel dan lurah serta untuk lebih memberikan atensi kepada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sesuai Permensos No. 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, sehingga masalah kesejahteraan sosial dapat diselesaikan, hingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara saat ditemui usai peringatan HKSN belum lama ini mengatakan, saat ini pihaknya secara bersama lebih meningkatkan gotong royong saling bergandengan tangan menangani permasalahan sosial. Pemerintah dalam menangani permasalahan sosial di Kota Denpasar yang tidak dapat bekerja sendiri. Hal ini dibutuhkan dukungan dari seluruh lembaga dan organisasi sosial, yakni pilar-pilar sosial, organisasi sosial, serta badan usaha. Gerakan bersama dalam kegiatan sosial secara rutin telah berlangsung di Kota Denpasar membantu masyarakat.
Di sisi lain, indeks capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Denpasar telah mencapai 98,93 persen, sudah sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai RPJMN di 2024. Meski demikian, semangat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar terus digelorakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan pihak desa maupun kelurahan, fasilitator, serta OPD dapat lebih terpadu dan berkolaborasi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya ke depan juga akan lebih meningkatkan sosialisasi serta kolaborasi kepada rumah sakit di Kota Denpasar yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk memberikan edukasi serta pendampingan terkait kepesertaan BPJS yang saat ini sudah terintegrasi dengan KTP agar masalah kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan.
Laxmi Saraswaty mengungkapkan pihaknya secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena DTKS merupakan data induk yang berisi berbagai data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seperti penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan kesejahteraan sosial. “Artinya, DTKS ini bukan hanya untuk orang miskin,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus mengupayakan agar cakupan kepesertaan Universal health Coverage (UHC) atau kesehatan semesta semakin tinggi.
Sedangkan untuk data penduduk miskin di Denpasar tercatat sebanyak 2.487 KK yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denut sebanyak 665 KK, Dentim 583 KK, Densel 598 KK, dan Denbar 641 KK.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, Pemkab Badung telah menyiapkan langkah-langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung dan penanganan penduduk yang masuk ke dalam kemiskinan.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan perkapita per hari Rp11.941 atau Rp358.233 per kapita per bulan. Sementara penduduk yang termasuk desil 1 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10 % terendah di Indonesia.
Wabup Suiasa menekankan bahwa penanganan percepatan kemiskinan di Badung sudah menjadi prioritas. Dalam hal ini ada dua kategori kemiskinan yang akan ditangani yaitu kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam kategori kemiskinan desil 1. Sesuai data yang ada dan hasil koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Badung telah memiliki data by name by address kemiskinan ekstrem sebanyak 310 orang atau 0,04 %. Kemiskinan ekstrem ini akan segera dituntaskan di tahun 2023. “Arahan dari Bapak Presiden untuk Indonesia bisa menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024, namun kita optimis kemiskinan ekstrem di Badung dapat dituntaskan di tahun 2023,” tegas Suiasa yang juga selaku Ketua TKPK Badung.
Lebih lanjut dijelaskan, selain kemiskinan ekstrem, ada pula masyarakat Badung yang masuk kategori desil 1. Masyarakat yang masuk 10% pendapatan terendah di Badung ini, berdasarkan data tahun 2021 dari Kementerian bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) ada sebanyak 5.015, yang harus ditangani segera. “Desil 1 bukan semua mereka masuk kemiskinan ekstrem. Jadi ini target kita di tahun 2023, kita akan tangani. Inilah komitmen dan fokus kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat desil 1 mampu meningkat menjadi desil 2 maupun desil 3,” harap Suiasa.
Wabup Suiasa menyerahkan data Kemenko PMK secara simbolis kepada Dinas Sosial, Camat, Perbekel dan Lurah. Diharapkan seluruh perangkat daerah terkait, Perbekel dan Lurah dapat melakukan proses verifikasi dan validasi data. (kmb/balipost)
