BANGLI, BALIPOST.com – Penataan Pasar Loka Crana jadi perkantoran rencananya dilanjutkan tahun ini. Pemkab Bangli sudah menyiapkan anggaran Rp 2 miliar untuk kegiatan itu. Proyek tersebut pun sudah sempat ditender. Namun belakangan tender proyek tersebut batal.
Berdasarkan pantauan di laman LPSE Pemkab Bangli tender lanjutan penataan Pasar Loka Crana diikuti 11 peserta. Tender dibatalkan karena adanya rasionalisasi anggaran.
Kepala Dinas PUPRPerkim Kabupaten Bangli Dewa Widnyana Maya dikonfirmasi Jumat (4/8) tak menampik hal itu. Kata dia tender dibatalkan atas petunjuk Bappeda. “Sesuai petunjuk Bappeda, terkait program-program prioritas pemkab Bangli yang masih membutuhkan anggaran,” katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bangli I Nyoman Udiana Mahardika dikonfirmasi terpisah mengatakan kelanjutan penataan Pasar Loka Crana bukan dibatalkan melainkan ditunda. Penundaan setelah dilakukan analisis dan pencermatan oleh TAPD.
Penundaan penataan pasar tersebut untuk memantapkan perencanaan dan skala prioritas pembangunan 2023. Selain itu pertimbangan lainnya karena masih ada beberapa penyempurnaan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ruang dan isinya dari OPD-OPD yang akan menempati. “Dengan pembangunan mall pelayanan publik (MPP) di 2023, ada beberapa fungsi-fungsi di masing-masing OPD yang berhubungan dengan pelayanan langsung ke masyarakat perlu ada penyesuaian,” katanya.
Lanjut dikatakan bahwa dalam pembiayaan nanti diharapkan akan merampungkan seratus persen kebutuhan ruang. Sehingga penataan tidak lagi dilakukan bertahap. “Diharapkan juga dalam pembiayaan berikutnya dapat menyentuh penataan di luar gedung, seperti parkir, pedestrian dan elemen lanscapenya. Sehingga penyelesaiannya bisa menjadi satu kesatuan,” pungkasnya.
Sebagaimana yang diketahui pada 2022 lalu, Pemkab Bangli melalui Dinas PUPRPerkim telah melakukan penataan dengan merombak deretan kios di sisi utara Pasar Loka Crana jadi perkantoran. Saat ini perkantoran itu sudah ditempati empat OPD yakni Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Rencana Pemkab kedepan ada beberapa OPD lainnya yang juga akan ngantor di sana. Salah satunya Dinas Perhubungan. (Dayu Swasrina/baipost)
