DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa bersama Gubernur Bali, Wayan Koster meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Sabtu (19/8). Peluncuran BDF dan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, turut juga dihadiri oleh para Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bupati/walikota se-Bali, hingga Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Menteri Suharso Monoarfa, mengapresiasi kinerja Gubernur Koster dalam mempercepat pelaksanaan Transformasi Ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang ditandai dengan peluncuran BDF dan PMO. Dibentuknya Bali-Kerthi Development Fund untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan transformasi Ekonomi Kerthi Bali, sekaligus menjadi financial hub di Bali yang memberi dampak ekonomi bagi pembangunan Bali.
Sedangkan, pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali telah memiliki dasar hukum yaitu terbitnya Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 109/M.PPN/HK/08/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Secara khusus, Menteri Suharso Monoarfa menceritakan sebelum adanya Bali-Kerthi Development Fund, 60 lebih negara di dunia telah memanfaatkan Municipal Development Funds (MDF) untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu keberhasilan penerapan dari MDF dibeberapa negara, diantaranya adalah Colombia yang mendapatkan pembiayaan 30 persen untuk sektor pelayanan publik, 30 persen untuk jalan dan transportasi, serta 13 persen mendapatkan pembiayaan untuk fasilitas pendidikan.
Sedangkan di Georgia mendapatkan pembiayaan 55 persen untuk perbaikan jalan perkotaan dan 20 persen untuk air bersih dan saluran pembuangan. “Jadi BDF ini sebenarnya kami mau ciptakan di nasional, namun Bali lebih dulu yang menciptakan. Karena itu, Bali yang dipimpin Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster telah menjadi contoh untuk Indonesia yang ikut berkompetisi di kancah dunia dalam mencari sumber-sumber pembiayaan yang inovatif,” ujar Menteri Suharso Monoarfa.
Menteri PPN, Suharso Monoarfa menyampaikan siapapun yang akan memimpin Bali ke depan, harus melaksanakan yang telah diperjuangkan Gubernur Koster ini. Pihaknya pun berharap Provinsi Bali ke depan tetap dipimpin oleh Gubernur Koster untuk kedua kalinya.
Gubernur Koster menyampaikan terimakasih kepada Menteri PPN, Suharso Monoarfa. Karena, memiliki komitmen sangat kuat, nyata, dan luar biasa mendukung pembangunan Bali. Salah satunya dengan memberikan dukungan terhadap Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan oleh Presiden tanggal 3 Desember 2021, dan Bali dijadikan percontohan Transformasi Ekonomi Indonesia. Transformasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali hingga dikeluarkannya keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Gubernur Koster, mengungkapkan bahwa pembentukan PMO adalah untuk mempercepat pelaksanaan Transformasi Ekonomi Bali, memberi masukan atau rekomendasi kebijakan kepada OPD pengampu dan pengambil kebijakan melalui resource gap analysis dan feasibility studies agar eksekusi program dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Struktur PMO dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dibantu oleh Perangkat Daerah selaku Koordinator Bidang Sektor, serta Tenaga Ahli. PMO juga akan melibatkan Kementerian/Lembaga, BI, OJK, BPS, dan Instansi lainnya, diluar struktur eksekusi atau sebagai ex-officio, terutama dibagian monitoring dan evaluasi. PMO akan berkoordinasi secara intensif dan menjadi bagian integral dari Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia. Dalam PMO akan dilakukan pembagian peranan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan PMO mulai bekerja tahun 2023, dengan dukungan dana oprasional dari APBN.
Suharso juga dikatakan Wayan Koster telah memberikan dukungan penuh pembentukan Bali-Kerthi Development Fund. Dijelaskannya, Bali membutuhkan opsi pendanaan di luar APBD sebagai instrumen pendanaan untuk membiayai program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, infrastruktur, dan sarana-prasarana strategis dalam implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan lembaga dinamakan Bali-Kerthi Development Fund sebagai anak perusahaan dari PT Jamkrida Bali Mandara.
BDF mengambil alih saham PT Sarana Bali Ventura (SBV). Pembentukan BDF telah mendapat dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional berupa Naskah Akademik dan Rekomendasi.
BDF akan berfungsi sebagai lembaga menghimpun sumber pendanaan baru dari lembaga nasional dan internasional, seperti Hibah, Filantropi, dan bentuk lain yang berkaitan dengan dukungan kebijakan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.
Special Purpose Vehicle (SPV) untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-Pemerintah (APBN/APBD). Mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, pembangunan infrastruktur, dan sarana-prasarana strategis. Dan sebagai lembaga financial hub di Bali yang melakukan analisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali, untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali.
Dukungan selanjutnya yang diberikan Menteri PPN, Suharso Monoarfa ialah memberikan fasilitas Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact 2. Kata Koster, salah satu potensi pembiayaan pembangunan yang sudah disepakati adalah hibah investasi dari Millenium Challenge Corporation (MCC) yang merupakan lembaga di bawah Pemerintah Amerika Serikat melalui program Compact 2.
Pemerintah Provinsi Bali telah bekerjasama dengan Bappenas dan MCC sejak awal tahun 2022 dalam menyusun program dalam bidang infrastruktur, UMKM, dan perbaikan perencanaan investasi publik.
“Astungkara, MCC dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 April 2023 yang lalu, telah menyepakati hibah sebesar 649 juta dolar dari Pemerintah Amerika Serikat dan 49 juta dolar kontribusi Pemerintah Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Bali mendapatkan pagu alokasi sekitar 160 juta dolar atau sekitar Rp2,4 triliun yang meliputi proyek percontohan transportasi hijau senilai 95 juta dolar, peningkatan kapasitas investasi publik 35 juta dolar, fasilitas pembiayaan campuran (blended finance) 10 juta dolar dan pengembangan UMKM sebesar 20 juta dolar. Hibah dari MCC ini sedapat mungkin akan dikerjasamakan melalui BDF sehingga dapat memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat Bali sekaligus untuk memperkuat kapasitas BDF,” ungkap Gubernur Koster. (Kmb/Balipost)
