Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/9/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Enam kesepakatan dan kerja sama dihasilkan dalam pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (8/9). Dua di antaranya, bidang e-commerce dan pertanian.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut merinci kesepakatan tersebut meliputi dukungan e-commerce untuk usaha, kerja sama bidang industri, pertanian, perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi.

Baca juga:  Puluhan RS Rujukan COVID-19 Belum Terima Pembayaran BPJS

“Yang disampaikan Presiden, pertama menyangkut investasi saat Presiden berkunjung ke Chengdu, Juli, ada beberapa komitmen investasi 21,7 miliar (dolar AS) dan ada perluasan investasi 44,89 miliar (dolar AS), diharapkan Presiden agar realisasi segera dilakukan,” kata Menlu Retno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (8/9).

Menlu menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan realisasi pembentukan Two Countries Twin Parks yang menjadi jembatan bagi perusahaan Indonesia dan China.

Baca juga:  Presiden Jokowi: Membangun Infrastuktur Demi Mendorong Peradaban Baru

Namun di sisi lain, Presiden menginginkan penjajakan kerja sama bidang kelautan dan perikanan dalam Two Countries Twin Parks tersebut.

Di bidang infrastruktur, Presiden menyampaikan hasil inspeksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memuaskan, namun isu soal pembengkakan biaya (cost overrun) dapat diselesaikan segera.

Presiden Jokowi juga mengharapkan kerja sama tata kota pembangunan IKN yang berkiblat pada kota Shenzhen.

Di bidang perdagangan, Indonesia meminta agar produk pertanian seperti sarang burung walet dan durian plus bisa ditingkatkan ke China.

Baca juga:  Tarif PPh Final UMKM Segera Diturunkan

“Dua pemimpin juga mengharapkan agar penerbangan langsung menghubungkan kota penting di Indonesia dapat ditingkatkan karena belum mencapai kapasitas maksimalnya,” kata Menlu. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN