JAKARTA, BALIPOST.com – Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, bergantung pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, saat menjawab pertanyaan awak media mengenai, “Apabila Partai Demokrat bergabung, apakah AHY berpeluang menjadi cawapres?”.
“Cawapres dan calon presiden (capres), kalau capres sudah ditetapkan, tetapi siapa yang menjadi cawapres itu kan ranah Ibu Ketua Umum (Megawati),” ujar Hasto di Kantor DPD PDIP Provinsi Banten, Kota Serang, Banten, dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (10/9).
Adapun penetapan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDIP telah berkaca pada pengalaman sebelumnya dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua kali ditetapkan sebagai capres. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan Megawati sungguh-sungguh diberikan untuk bangsa dan negara. “Tidak ada kepentingan politik sesaat, semua dipersiapkan dengan baik demikian pula terkait dengan cawapres,” tegasnya.
Sebelumnya, Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro meyakini Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Namun dia menilai, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. “Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang ‘ok’ dan masuk akal,” kata Siti Zuhro di Jakarta.
Adapun pasca-keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, partai tersebut belum menentukan arah koalisi-nya.
Ada dua opsi yang dimiliki partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, pertama, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (capres).
Kedua, bergabung dalam koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Menurut dia, dari dua opsi yang ada, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut.
Lalu apa yang menjadi faktor sebuah partai menentukan koalisi-nya? Siti Zuhro menilai keputusan parpol untuk berkoalisi, biasanya dilakukan ketika “chemistry” antara ketua umum masing-masing partai terhubung. “Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik,” ujarnya.
Terkait kemungkinan Demokrat gabung dalam koalisi bersama PDIP, Siti menilai hal itu bisa saja terjadi. Namun menurut dia, pasti membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.
Siti Zuhro menjelaskan kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra, karena tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam melakukan komunikasi politik dan penyesuaian. (Kmb/Balipost)
