DENPASAR, BALIPOST.com – Upaya untuk menurunkan angka stunting di Denpasar terus dilakukan. Berbagai upaya dilakukan dalam menurunkan angka stunting. Pemkot Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan berkomitmen menurunkan angka stunting. Pemkot Denpasar menargetkan angka stunting pada angka 4 persen di tahun 2023 ini. Karena pada tahun 2022 lalu, angka stunting di Denpasar mencapai 5,5 persen.
Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, saat memimpin rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN Provinsi Bali di Gedung Sewaka Dharma, beberapa waktu lalu menyampaikan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar telah dilakukan berbagai upaya intervensi yang terintegrasi. Integrasi kebijakan dilakukan dengan berbagai pihak dari Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan, tim penggerak PKK, lembaga adat, kader pembangunan manusia dan para pengusaha.
“Sesuai arahan Pj. Gubernur dan Presiden Joko Widodo yang menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas maka Denpasar juga berkomitmen menurunkan angka stunting di tahun 2023 menjadi 4 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arya Wibawa menyampaikan penurunan stunting dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar.
Berdasarkan data dari BKKBN Provinsi Bali prevalensi angka stunting di Kota Denpasar selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yakni pada 2020 sebesar 14,48%, kemudian turun menjadi 9 persen pada 2021 dan pada 2022 turun menjadi 5,5% yang merupakan angka stunting terendah se Provinsi Bali.
Penanganan stunting di Klungkung diperkuat dengan upaya pencegahan semua pihak. Salah satu upaya pencegahan itu, yakni dengan program audit kasus stunting, kepada pasangan yang akan segera menikah. Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, mendorong proses audit berjalan maksimal, agar bayi mereka nantinya mendapat asupan gizi yang lengkap dan tepat, sehingga bayi tersebut mampu terhindar dari bahaya stunting.
Hal itu disampaikan Wabup Kasta, Rabu (13/9) setelah meninjau beberapa kegiatan audit kasus stunting Kabupaten Klungkung tahun 2023, Wabup Kasta yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Klungkung, sangat berharap dengan kegiatan ini penanganan stunting bisa dilakukan dengan maksimal. Karena untuk menangani stunting tersebut tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan.
Terbukti dengan semakin seriusnya masalah ini bagi anak-anak saat ini. “Selain pasangan pra nikah, ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan serta bayi pun harus mendapat audit stunting tersebut,” kata Wabup Kasta.
Sebelumnya, wilayah Kepulauan Nusa Penida menjadi penyumbang angka terbanyak dalam statistik penderita stunting di Klungkung. Banyak pihak heran dengan situasi ini, mengingat Nusa Penida dalam beberapa tahun terakhir, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata. Sehingga berbagai upaya pun dilakukan di Nusa Penida untuk terus menurunkan angka stunting.
Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan 22 desa locus sasaran utama penurunan angka stunting. Hal ini sebagai komitmen percepatan penurunan stunting. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, angka prevalensi stunting. di Tabanan yakni 8,2 persen. Tabanan adalah satu dari lima kabupaten di Bali yang masih menyisakan angka prevalensi di atas 8 persen.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabanan, Ni Wayan Mariati mengatakan, pada semester pertama tahun ini, telah dilaksanakan audit kasus stunting yang sangat teliti dan mencatatkan data yang akurat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
Selain itu, kata Mariati, Kabupaten Tabanan juga gencar menjalankan program inovatif bernama “Semara Ratih” yang di dalamnya juga memiliki komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sebagai komponen kunci. Program ini dirancang untuk mencegah stunting sejak dini, bahkan sebelum seorang ibu hamil.
Upaya pencegahan stunting dimulai dari calon pengantin dan anak remaja usia nikah. Tim pendamping keluarga, kader KB, dan bidan desa di desa-desa sekitar juga terlibat aktif dalam memberikan konseling dan edukasi kepada calon orangtua. (kmb/balipost)
