DENPASAR, BALIPOST.com – Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya berkomitmen menurunkan angka kemiskinan ekstrem Bali yang cukup rendah 0,54% menjadi 0%. Komitmen ini pun diapresiasi kalangan akademisi dan stakeholder terkait dan mesti menjadi komitmen bersama.
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan SDM Universitas Udayana (Unud) Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE., M.Si., Kamis (14/9) menjelaskan, penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem menurut definisi Bank Dunia adalah mereka yang pendapatannya kurang dari USD 1,9 AS PPP (puchasing power parity) per hari. Di Bali tingkat kemiskinan relatif rendah secara nasional (4,25%), termasuk juga tingkat kemiskinan ekstrem yang mencapai 0,54%.
Target pada 2024 untuk menurunkan menjadi 0% tingkat kemiskinan ekstrem menurutnya memiliki tantangan tersendiri kepada Pemerintah Daerah. Maka dari itu, langkah-langkah yang diambil Pj. Gubernur perlu diapresiasi menjadi gerakan bersama, Pemerintah Daerah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, masyarakat dan juga khususnya penduduk miskin.
Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, keluarga miskin ekstrem dimungkinkan memperoleh beberapa bantuan sekaligus. “Kebijakan bersegi banyak ini perlu dioptimalkan dan akan efektif perlu dukungan data yang valid, agar berbagai program tepat sasaran,” ujarnya.
Program yang digulirkan juga dilakukan berbasis penyebab yaitu faktor apa yang menyebabkan mereka miskin ekstrem. Seperti halnya dokter akan dapat mengobati dengan tepat jika diketahui penyebab penyakitnya.
Selanjutnya penting dilakukan pola pemberdayaan untuk mencegah kemiskinan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat miskin untuk entas dari kemiskinan adalah bagian penting proses pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim.
Statistisi Ahli Madya BPS Bali AA. Gede Dirga Kardita mengatakan, angka kemiskinan ekstrem Bali sangat rendah yaitu 0,54% dari 4,3 juta penduduk Bali. Menurutnya, mengacu pada wacana Kemenko PMK, konsep 0% bukan 0,0% karena kemiskinan masalah multidimensi. “Artinya sekarang memang tidak miskin tapi rentan menjadi miskin,” ujarnya.
Dengan demikian angka 0,54% itu sudah masuk kategori 0% atau tidak ada. Dari beberapa paparan Kemenko PMK, maka Bali sudah masuk kategori miskin nol pada 2022. Kemiskinan ekstrem penyebabnya karena tidak mampu bekerja seperti disabilitas, orang tua sendiri sehingga sulit dalam membuatkan program entaskan kemiskinan ekstrem, sulit dilakukan.
Berdasarkan hasil surveinya, masih adanya rumah tangga miskin ekstrem karena berdasarkan kemampuannya dalam pemenuhan makanan dan minuman masih rendah yaitu Rp 384 ribu per kapita per bulan. Penduduk Bali yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi sehingga belum bisa membalikkan ekonominya seperti sebelum Covid-19
“Pemerintah perlu melihat kedalaman, variasi , dan karakteristik penduduk miskin Bali seperti apa. Kalau dilihat dari pendidikan didominasi dari SD-SMP, mungkin mereka mampu bekerja tapi tidak maksimal. Sedangkan semua penduduk Bali melek huruf , dan 36% penduduk Bali tidak bekerja. Karakteristik karakteristik itu yang bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem, apalagi bisa melihat kedalaman kemiskinannnya di kabupaten/kota,” bebernya. (Citta Maya/balipost)
