SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya kini tengah berfokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali. Meskipun kemiskinan ekstrem di Bali terendah secara nasional, yaitu 0,54 %, namun pada tahun 2024 ditargetkan hingga 0 %. Mahendra Jaya pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, meyakini provinsi Bali bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, asalkan ada data valid mengenai masyarakat yang harus dibantu. Sebab, selama ini data valid terkait siapa dan dimana yang tergolong masyarakat miskin ekstrem belum terverifikasi secara pasti. Sehingga, saat ini seluruh OPD di Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Bali bersinergi untuk menghimpun data kemiskinan ekstrem sesuai arahan Pj. Gubernur Bali.
Pihaknya mengakui, selama ini ketika turun ke lapangan, Dinsos P3A Bali mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga tidak langsung tepat pada sasaran kemiskinan ekstrem. “Sekarang masih ada verifikasi data untuk by name by address, dan sebagainya untuk bisa dientaskan,” ujar Luh Ayu Aryani, Senin (18/9).
Menurut Luh Ayu Aryani, selama ini ada 3 strategi yang dilakukan Dinsos P3A Bali bersama tim percepatan dalam upaya mengintervensi kemiskinan ekstrem di Bali. Yaitu, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin, dan mengikis kantong kemiskinan. Ketiga strategi ini dilakukan dengan program rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial.
“Kami di Dinas Sosial dan P3A ada program kaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial, kemudian ada rehabilitasi sosial, dan juga ada terkait dengan permasalahan pemberdayaan. Untuk ketiga program ini, di tahun 2023 ini sedang berjalan, sambil menunggu data (kemiskinan ekstrem,red) yang valid, karena by name by address diverifikasi lagi biar betul-betul data masyarakat miskin ekstrem bisa diinteevensi secara tepat. Misalnya gak punya rumah, dan lainnya,” tandasnya.
Kendati demikian, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali tidak cukup hanya dilakukan satu dinas saja. Melainkan, seluruh OPD dan masyarakat harus bersatu padu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tahun 2024 hingga 0 % sesuai arahan Presiden RI.
“Mudah-mudahan segera terverifikasi data itu (kemiskinan ekstrem,red), sehingga masyarakat yang tergolong miskin ekstrem rutin mendapat bantuan, sehingga betul-betul tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Bali bisa tuntas sesuai harapan Bapak Pj Gubernur Bali dan Pemerintah,” harapnya.
Luh Ayu Aryani, mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat miskin di Bali telah diberikan bantuan yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI. Seperti, bantuan PKH (program keluarga harapan) yang menyasar ibu hamil, anak usia dini, anak SD, SMP, hingga SMA/SMK, begitu juga dengan lansia, disabilitas, anak yatim piatu, anak terlantar, ODGJ, dan gelandagan.
Selain itu, Dinsos P3A Bali juga memiliki program PENA (pahlawan ekonomi Nusantara). Program ini untuk memfasilitasi masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dengan kompetensi yang mereka miliki. Sehingga, usaha yang dikembangkan bisa berlanjut untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Selain itu, Dinsos P3A juga memiliki kegiatan berupa program pemberian sembako yang difasilitasi pemerintah pusat.
“Saya yakin kalau misalnya datanya sudah tepat dan jelas, sehingga kita bisa ngerombo dengan semua OPD dan stakeholder yang lain, sehingga kita dinas sosial tidak sendirian, ada tim untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali hingga 0 persen,” ungkapnya.
Berdasarkan data tahun 2022, ada 2 kabupaten di Bali dengan jumlah kemiskinan ekstrem di atas 1%. Yakni, Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Meskipun demikian, Luh Ayu Aryani berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali secara bersama-sama memverifikasi masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.
Target Kabupaten Buleleng
Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menargetkan Buleleng tak lagi memiliki penduduk dengan kategori miskin ekstrem Lihadnyana menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng menjadi nol pada tahun 2024. Secara khusus, dirinya memberikan instruksi kepada Dinas Sosial untuk mewujudkan hal tersebut.
Kini Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial telah melakukan validasi data agar bantuan atau program yang diberikan tak salah sasaran. Validasi program atau bantuan tersebut merupakan siasat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membuat angka kemiskinan ekstrem menjadi nol sesuai target.
Dari data yang diperoleh angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan secara drastis. Hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Dinas Sosial Buleleng, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di setiap Desa, angka kemiskinan ekstrem di Buleleng hanya tersisa sebanyak 349 kepala keluarga (KK).
Lihadnyana menyebut, Dinas Sosial Buleleng telah menyiapkan beberapa program dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD), Bantuan Sosial Uang (BSU), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga masyarakat dengan jelas bisa keluar dari kriteria kemiskinan ekstrem.
Bahkan saat ini kata Lihadnyana, Pemkab terus mengupayakan akan membangun rumah layak huni untuk masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng sejumlah perusahaan swasta untuk mewujudkan perehaban rumah.
“Yang rumahnya tidak layak huni akan dibangunkan tahun ini. Pemkab Buleleng juga melibatkan pemerintah swasta mengucurkan CSR, nanti proses pembangunan juga kita akan mohon dukungan dari TNI/Polri,” ujarnya. (kmb/balipost)
