DENPASAR, BALIPOST.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya secara resmi melantik I Dewa Tagel Wirasa sebagai Pj. Bupati Gianyar, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (20/9). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali ini dipilih sebagai Pj. Bupati Gianyar untuk mengisi kekosongan Bupati Gianyar yang ditinggalkan Bupati Gianyar dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2018-2023, I Made Mahayastra dan Anak Agung Gde Mayun yang habis masa jabatannya per 20 September 2023.
Ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.33745 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Panjabat Bupati Gianyar Provinsi Bali. Pj. Gubernur Mahendra Jaya, mengatakan proses penetapan Pj. Bupati dilakukan dengan mekanisme. Diawali dengan usulan DPRD kabupaten, kemudian usulan dari Gubernur Bali, dan ada ruang usulan dari kementerian lembaga.
Dari usulan-usulan tersebut selanjutnya dilakukan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Dari hasil pra TPA dipilih 3 nama untuk dibawa ke TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Dan Presiden memutuskan I Dewa Tagel Wirasa sebagai Pj. Bupati Gianyar, yang ditetapkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.33745 Tahun 2023 Tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Panjabat Bupati Gianyar Provinsi Bali.
“Masa jabatan (Pj. Bupati Gianyar,red) adalah 1 tahun, bisa juga kurang berdasarkan evaluasi, dan/atau setelah 1 tahun diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda,” ujar Pj. Gubernur Mahendra Jaya, di sela-sela upacara pelantikan dan serah terima jabatan Pj. Bupati Gianyar, Rabu (20/9).
Mahendra Jaya, mengungkapkan tugas sebagai Pj. Bupati sangat kompleks dan wewenangnya tidak berbeda jauh dengan bupati definitif. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dengan persetujuan Mandagri. Secara garis besar, ada beberapa tugas Pj. Bupati yang perlu menjadi perhatian. Pertama, menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Kedua, lanjut Mahendra Jaya, yaitu menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mendukung program-program prioritas nasional, khususnya apa yang telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo.
Mahendra Jaya, mengatakan untuk Kabupaten Gianyar persentasi penduduk miskin ekstrem mencapai 1,38 %. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan ekstrem di Bali, yaitu 0,54 %. Kemudian, kemiskinan di Kabupaten Gianyar sebesar 4,7%, sedangkan rata-rata kemiskinan di Bali 4,5%. Hal ini menandakan bahwa, baik kemiskinan ekstrem dan kemiskinan di Gianyar lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Bali.
Terkait stunting, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengatakan prevalensi stunting hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022, menunjukkan angka stunting di Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 sebesar 5,1 %. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6,3 %. “Ini untuk menjadi atensi (Pj. Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa,red). Artinya, di sini pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Gianyar lebih tinggi daripada tahun 2021. Artinya ada kenaikan. Sementara untuk Provinsi Bali angka stuntingnya pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami penurunan,” tandas Mahendra Jaya.
Selain itu, hal penting lain yang perlu diperhatikan Pj. Bupati Gianyar, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam neger, mengendalikan inflasi daerah, dan menjamin kemudahan investasi di Kabupaten Gianyar.
Hal keempat yang harus dilakukan, lanjut Mahendra Jaya, yaitu mendukung dan memfasilitasi proses seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak nasional tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Serta menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan. Karena tanpa stabilitas yang kuat dalam aspek-aspek ini, semua program pemerintah akan sulit untuk dijalankan secara optimal.
Kelima, Mahendra Jaya meminta Pj. Bupati sebagai pimpinan Forkopimda di kabupaten mampu menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan DPRD, Kepolisian, TNI, Kejaksaan yang ada di Kabupaten Gianyar. Serta membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali juga dengan Pemerintah Pusat guna menyelaraskan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
Acara pelantikan dirangkai dengan serah terima jabatan Bupati Gianyar kepada Pj. Bupati Gianyar. Selain itu, juga dilakukan pelantikan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Widiastuti Wirasa oleh Pj. Ketua PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Setiawati.
Kepada Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Mahendra Jaya berharap agar mampu menjaga, melanjutkan, dan memperkuat program dan kegiatan TP PKK Kabupaten Gianyar sebelumnya yang sudah sangat baik. Menurutnya, keberadaan TP PKK di Kabupaten Gianyar sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah. Sebab, jangkuannya tidak sebatas di desa, namun sampai ke tingkat keluarga. Hal ini menjadikan sumber daya PKK sangat besar dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. “Dengan memperkuat keluarga kita dapat membangun masyarakat yang kuat dan sehat secara keseluruhan,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Mahendra Jaya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kBupati Gianyar dan Wakil Bupati Gianyar Periode 2018-2023, I Made Agus Mahayastra dan Anak Agung Gde Mayun. Dikatakan, selama kepemimpinannya, Mahayastra dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner, koseptual, pemimpin yang sering terjun ke lapangan, dan “membumi”.
Acara pelantikan turut dihadiri Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan OPD dilingkungan Pemkab Gianyar. Beberapa Bupati di Bali juga hadir menyaksikan prosesi pelantikan. (Winatha/balipost)
