Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kemacetan di sepanjang jalan By Pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Segitiga Emas Sanur hingga saat ini belum teratasi. Hal ini pun menjadi salah satu sorotan pembahasan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9).

Kunjungan Kerja Moeldoko didampingi Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dan Walikota Denpasar, Jaya Negara.

Moeldoko, mengatakan kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Segitiga Emas Sanur disebabkan karena meningkatnya kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa Pelabuhan Segitiga Emas Sanur untuk berwisata ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan.

Sebelum, Pelabuhan Segitiga Emas Sanur dibangun, kunjungan wisatawan rata-rata hingga 2.500 orang. Namun, setelah dibangun dan beroperasinya Pelabuhan Segitiga Emas Sanur, kunjungan meningkat drastis. Bahkan, rata-rata kunjungan mencapai belasan ribu wisatawan per harinya.

Baca juga:  Pelatihan Jurnalistik Siswa

Meningkatnya wisatawan menuju Pelabuhan Segitiga Emas Sanur untuk berwisata ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan, mengakibatkan mobilitas kendaraan meningkat. Sementara, kantong-kantong parkir belum dibangun secara maksimal.

“Mungkin perubahan ini (dibangunnya Pelabuhan Sanur,red) kurang terkalkulasi ya, yang tadi penumpang hanya sekitar 2.000 hingga 2.500, begitu dibangunnnya ini ternyata penumpangnya sampai 6.000 bahkan 6.500 per day-nya. Sehingga ada mobilitas orang dan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi,” ujar Moeldoko.

Untuk mengatasi itu, perlu ada pemikiran baru untuk membenahi tata kelola Pelabuhan Segitiga Emas Sanur agar lebih bagus ke depannya. Sehingga, kemacetan tidak mengganggu orang yang tidak sedang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Sanur.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya, mengatakan ada 3 solusi yang dirancang untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Segitiga Emas Sanur. Yaitu, minimalis, moderat, dan ideal.

Baca juga:  Kumulatif Korban Jiwa COVID-19 Nasional Tembus 150 Ribu

Minimalis diharapkan paling cepat bisa dilakukan, dengan membangun jalan kurang lebih sepanjang 1 Km. Kemudian bekerjasama dengan masyarakat untuk menyiapkan kantong-kantong parkir untuk mengatasi kemacetan tersebut. “Kalau dengan pembebasan (lahan tanah,red) kan mahal biayanya, tapi kalau kerjasama dengan masyarakat itu kan kita tidak berfikir pembehasan tanah untuk menyiapkan lahan parkir, hanya membangun jalan saja. Kita yakin itu bisa dilaksanakan,” tandas Mahendra Jaya.

Ditanya kapan target pembangunan jalan tersebut, Pj. Gubernur meminta untuk menanyakan kepada Kepala Bappeda dan dan Kadis PUPR Provinsi Bali.

Sementara itu, solusi kedua yaitu moderat. Solusi moderat bisa dilakukan kalau ada biaya lebih. Yaitu, dengan menambah panjang jalan hingga 3 km. Hanya saja solusi ini harus membangun jembatan terlebih dahulu.

Baca juga:  "Petisi Bali" di Rakernas SPS, Bersama Selamatkan Pers Indonesia

Sedangkan, solusi idealnya yaitu membangun jalan langsung tembus ke Jalan bypass yang panjangnya kurang lebih 6 Km. “Kalau duitnya cukup idealnya langsung tembus ke Bypass kurang lebih 6 kilometer. Tergantung nanti kekuatan fiskal daerah, dan kita harapkan juga pusat membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Benoa, R. Sadeli, mengungkapkan aktivitas penumpang di Pelabuhan Segitiga Emas Sanur mencapai hampir 12 ribu perharinya. Sedangkan, aktivitas kapal/speed boat keluar masuk dari Nusa Penida dan Nusa Lembongan di Pelabuhan Sanur mencapai 200 lebih setiap harinya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian lebih terkait hal ini. Terutama penyehatan kembali atau pergantian kapal patroli KSOP Kelas II Benoa yang menjadi otoritas pengelolaan Pelabuhan Sanur. (Winatha/balipost)

BAGIKAN