DENPASAR, BALIPOST.com – Menghadapi tahun politik, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc. terus mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk awak media menciptakan suasana nyama dan menyejukkan. Termasuk anggota TNI tidak boleh memihak dan memegang teguh netralitas.
Selain itu, Kodam IX/Udayana bersama Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akan membangun rumah untuk 349 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Buleleng. “Kami baru bisa kumpul dengan rekan-rekan media, tentunya ini ajang silahturahmi keluarga Kodam IX/Udayana dengan insan media karena menghadapi situasi kedepan sangat kompleks. Tahun politik ini kami mengimbau rekan-rekan media memberitakan hal-hal menyejukkan, silahkan saja mungkin dari kelompok A,B,C, tapi berita yang disampaikan menyejukkan sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang pas, benar dan nyaman untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Pangdam Harfendi saat acara coffee morning dengan insan media di Makodam, Denpasar, Senin (25/9).
Mayjen Harfendi mengungkapkan, tahun politik cukup dinamis dan Panglima TNI dengan tegas menyatakan netralitas. Jenderal bintang dua di pundak ini menceritakan sempat dikumpulkan dan dibriefing Panglima TNI dan Kasad terkait netralitas dan tidak ada hal lain. “Kita tegak lurus dan apa yang dilakukan di lapangan tidak boleh menyimpang dari kebijakan pimpinan TNI AD dan TNI. Tidak boleh memihak kekanan atau kekiri, walau ada warna bermacam-macam, merah, kuning, biru, hijau dan lain-lain, kita tetap lurus apa jadi kebijakan pimpinan,” tegasnya.
Terkait sanksi bagi anggota TNI yang melanggar, menurut mantan Kasdam IX/Udayana ini, bagi prajurit yang melanggar netralitas tersebut akan ada sanksi hukum dan disiplin. Tinggal tingkat kesalahannya sampai dimana, nanti diproses sesuai aturan berlaku.
“Marilah kita sama-sama jaga keragaman. Kita TNI netral. Artinya kita tidak ikut-ikutan, tapi jaga semuanya. Makanya saat saya ke daerah sampaikan itu (netralitas) karena mungkin ada anggota punya kakak, paman, adik, bahkan istri ikut berpartai atau poltik, itu tidak ada larangan,” ungkapnya.
Pangdam mencontohkan ada istri anggota TNI jadi anggota DPR , tapi jangan saat kegiatan dinas pakai pakaian partai. Begitu juga saat ada kegiatan partai jangan menggunakan mobil dinas. Harus bisa memilah dan memilih.
Menurutnya Kodam memiliki 18 ribu anggota dan 4 ribu PNS, kalau ada yang miring-miring dilaporkan kepimpinan satuan supaya diingatkan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan walaupun Panglima TNI menegaskan netralitas, namanya orang banyak bisa saja yang melanggar.
Oleh karena itu harus terus diingatkan dan luruskan mereka supa tidak terpengaruh. Soal ketahanan pangan, mantan Koorsahli Panglima TNI menjelaskan, pihaknya memiliki punya program sesuai arahan Kasad dan sudah berjalan. “Ada yang kita lakukan untuk pertanian, pembibitan ikan dan kegiatan lain berkaitan peningkatan ekonomi masyarakat. Terakhir yang kita lakukan di Buleleng membudidayakan ikan bandeng. Bandeng ini cukup tinggi OMG-nya sekitar 14 persen lebih tinggi dibanding ikan lainnya. Ini dilakukan di Buleleng, kerja sama dengan pihak ketiga sudah lama bergerak bidang itu tapi pembesaran di Filipina. Untungnya orang-orang Filipina,” tandasnya.
Oleh karena itu, Dandim 1609/Buleleng mencoba membuat kerambah di pinggir pantai. Saat ini baru ada lima kerambah dan kedepannya bisa berkembang.
Pihaknya juga memiliki program bangun untuk KK yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) dan sudah berjalan di Kupang dan Bali. Damdim Buleleng kerja sama dengan CSR akan bangun 283 unit rumah dan di kabupaten tersebut ada 349 KK miskin ekstrem.
KK tersebut tidak punya, walau ada hanya gubuk. “Saat ngobrol dengan Bapak Presiden, Pj. Gubernur Bali menyampaikan hal itu (warga miskin ekstrem). Owner hotel bertanya masih ada orang miskim ekstrem di Bali dan ingin bantu. Kami (kodam) memang tidak punya uang tapi dari bantuan CSR digalang Dandim Buleleng dan biaya pembangunan tiap rumah Rp 20 juta, satu kamar, satu kamar mandi dan dapur,” ujarnya.
Mayjen Harfendi berharap apa yang dilakukan dan hasilkan bisa membangun masyarakat lebih baik lagi. (Kerta Negara/balipost)
