JAKARTA, BALIPOST.com – Pengamanan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Oktober. Untuk mengamankan rangkaian Pemilu ini, Staf Operasi (Sops) Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024.
“Untuk pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 rencananya digelar pada tanggal 17 Oktober 2023,” kata Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi (Anev) Sops Polri Kombes Pol. M Firman dalam dialog publik bertajuk “Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju” yang diselenggarakan DivHumas Polri di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (11/10).
Pelaksanaan Operasi Mantap Brata ini dilakukan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan tanggal 19–25 Oktober.
Firman menjelaskan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini direncanakan berlangsung selama 222 hari dengan melibatkan 434.197 personel dari mulai tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. “Untuk kekuatan pasukan yang digelar akan dikalkulasikan kembali disesuaikan dengan karakteristik kerawanan di masing-masing Polda,” ucapnya.
Mantan Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 itu menjelaskan, operasi pengamanan pemilu (Operasi Mantap Brata) dilaksanakan dengan konsep keterpaduan antara Polri dan seluruh pemangku kepentingan terkait maupun keterpaduan antara kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian
Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar di 34 Polda yang dibagi kepada prioritas 1 dan prioritas 2. Ia mengatakan, penentuan prioritas 1 dan prioritas 2 berdasarkan kepada tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024, yang mana ada 12 Polda merupakan prioritas pertama, prioritas 1 merupakan prioritas yang sangat rawan. Sedangkan ada 22 Polda masuk prioritas 2 merupakan Polda yang rawan.
Adapun 12 Polda prioritas 1, yakni Polda Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, Polda Metro Jaya, Sumut, Sulut dan Papua. “Operasi Mantap Brata memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan serentak Pemilu Tahun 2024,” tutur Firman.
Turut hadir dalam dialog publik tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Dosen FISIP Universitas Nasional Prof. Lely Arrianie.
Kepala Biro Multimedia DivHumas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko menambahkan, kegiatan diskusi ini merupakan salah satu upaya Polri dalam rangka cooling system jelang Pemilu 2024.
“Target yang ingin dicapai dalam diskusi ini adalah penyamaan persepsi dari semua stakeholders (pemangku kepentingan) pelaksana Pemilu, KPU, Bawaslu dan Polri, untuk sama-sama mewujudkan pemilu damai, lancar dan kondusif,” ujar Gatot. (Kmb/Balipost)
