MANGUPURA, BALIPOST.com – Perbarindo kembali menggelar Rapat Kerja Nasional yang dirangkai dengan kegiatan Seminar Nasional pada Kamis (19/10) di The Trans Resort Seminyak. Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh pelaku Industri BPR-BPRS yang ada di Indonesia. Acara tersebut diikuti para pengurus DPP, DPD Perbarindo seluruh Indonesia dan para pengurus BPR-BPRS Anggota Perbarindo.
Rakernas Perbarindo juga dirangkai dengan launching Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman antara Perbarindo dengan berbagai Pihak untuk melakukan sinergi, kolaborasi dan Kerjasama guna memperkuat serta meningkatkan daya saing Industri BPR-BPRS di Indonesia.
Ketum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan, hadirnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memberikan peluang dan harapan bagi pengembangan Industri BPR-BPRS di masa yang akan datang. Perubahan nama dari Perkreditan menjadi Perekonomian akan memperkuat positioning BPR-BPRS di tengah masyarakat, nama perekonomian lebih luas untuk memperkuat Peran intermediasi dari BPR-BPRS, karena branding “perekonomian” jauh lebih menjual dibandingkan perkreditan.
Perubahan nama juga akan membangun energi positif pada SDM BPR – BPRS, sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasinya untuk berjuang pada Industri BPR – BPRS. Dari sisi bisnis, perluasan dan fungsi peran BPR/BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan dibuka kesempatan implementasi penerapan layanan serta produk berbasis TI. Hal ini tentu peluang yang harus dioptimalkan oleh industri BPR/BPRS.
Hal lainnya adalah industri BPR-BPRS didorong untuk melakukan ekpansi ke Pasar Modal (go public). Hal ini tentu akan mendatangkan dana segar yang murah serta meningkatkan kepercayaan Industri di mata investor. Untuk itu, Rakernas kali ini mengambil tema “Era Baru Industri BPR-BPRS, Momentum Hadirnya Undang-undang P2SK”.
“Mari kita optimalkan momentum dan peluang P2SK, untuk meningkat dan memperkuat daya saing industri kita, kita bersama harus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Momen penting dalam acara Rakernas ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perbarindo dengan LPS. Kerjasama ini nantinya akan lebih memperluas daya dukung kedua belah pihak terhadap program-program yang dimiliki oleh LPS, Perbarindo maupun anggota Perbarindo.
Selama ini LPS sangat aktif dan konsen dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perbarindo. “Kami sangat bahagia hari ini bisa memperkuat kerjasama dengan LPS melalui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani, kerjasama ini akan meningkatkan peran kedua belah pihak dalam edukasi, literasi dan inklusi keuangan kepada Masyarakat,” ungkapnya.
Hal yang penting dan strategis lainnya adalah launching Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta dilanjutkan penandatanganan PKS antara Dukcapil dengan Perbarindo dan antara Dukcapil dengan 8 BPR untuk layanan IKD. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yg digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
Hadirnya IKD akan mempermudah bagi industri dalam mengidentifikasi nasabahnya. Perbarindo telah bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil sejak 2017 dan terus diperpanjang sampai dengan saat ini. Jumlah BPR –BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan sebanyak 810 entitas menurutnya sangat luar biasa, karena kehadiran data kependudukan yang lengkap dapat membantu industri BPR – BPRS dalam memitigasi risiko penyaluran kredit/pembiayaan.
“Perbarindo memang berkomitmen untuk terus berupaya membawa BPR – BPRS naik kelas, sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Perbarindo Tahun 2022 – 2026,” jelasnya.
Ketua Perbarindo Bali, Ketut Komplit mengatakan, merupakan kehormatan menjadi penyelenggara kegiatan ini, membangun kebersamaan memperjuangkan eksistensi BPR BPRS nasional, dan membantu pertumbuhan perekonomian Bali dan Indonesia. Dengan jumlah peserta 500 orang menunjukkan antusias insan BPR BPRS mengikuti rakernas. Ia berharap dengan UU P2SK dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap industry BPR-BPRS. (Adv/balipost)
