DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk menghapus stigma pariwisata merusak pertanian, pelaku pariwisata yang terhimpun dalam Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali menggandeng petani dan industri ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini disampaikan Ketua PUTRI Bali Inda Trimafo Yudha, Senin (13/11), di sela-sela persiapan Pelantikan Pengurus PUTRI Bali.
Ia menyampaikan, akan ada MoU antara PUTRI dengan Asita dan Perusda dengan beberapa hotel di Bali dalam hal penyerapan produk lokal. Kerja sama dengan Asita untuk mengatasi persoalan, seperti keluhan kenaikan tiket pada beberapa destinasi wisata. Dengan kerja sama itu, Asita atau buyer akan mengutamakan untuk merekomendasikan produk dari anggota PUTRI. Demikian juga anggota PUTRI jika ada keluhan dari user atau Asita, akan dikomunikasikan.
Sementara kerja sama Perusda dengan beberapa hotel dilakukan untuk memberi ruang pada produk lokal. Perusda yang membeli hasil produk dari industri kreatif atau ekonomi kreatif (ekraf) lokal akan mengalirkan produk tersebut ke hotel. Dikatakan Inda, pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan Dewi (Desa Wisata) agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
Lewat tema “Balancing betweeen sustainability, culture, safety, digital tourism,” perempuan yang menjabat sebagai Ketua PUTRI periode 2022 – 2026 ini berharap sustainability, culture, safety, digital tourism, menjadi pilar pariwisata yang dianggap penting.
Pelantikan pengurus PUTRI akan dilaksanakan pada 16 November di Gedung Kertha Gosana, Puspem Badung. Rencananya pelantikan akan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Selain pelantikan juga dilaksanakan table top dan diskusi panel.
Acara tersebut akan dihadiri 30 seller atau 30 usaha taman rekreasi dengan targetnya kunjungan dari Travel agent, karena akan ada MoU antara PUTRI dan Asita.
Ketua BTB (Bali Tourism Board) IB. Agung Partha Adnyana, Senin (13/11) berharap agar terjalin sinergi dan pola komunikasi yang baik antara pelaku usaha taman rekreasi dengan Asita. Ia mendorong kerja sama ini sehingga memberikan keuntungan bagi dua belah pihak.
“Kita tahu dunia berubah dengan adanya OTA namun OTA juga ada plus minusnya. Sekarang, seorang wisatawan Rusia sudah bisa jadi guide. Dia beli duluan lalu jual lagi. Apa seperti itu yang kita mau? Teman – teman Asita sudah bayar pajak, izin, dll namun untuk mendapat slot di Uluwatu saja engga bisa. Begitu misalnya. Kita tahu dunia berubah tapi kita harus tertib dan dalam koridor, dan yang official yang kita prioritaskan,” ujarnya.
Sesuai Perda, semua perusahaan harus masuk asosiasi agar memudahkan komunikasi demi ketertiban dunia pariwisata di Bali. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa menertibkan para pengusaha. ‘Semua harus masuk asosiasi sebisa mungkin,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap MoU yang berjalan untuk mendukung produk lokal, khususnya UMKM dan petani agar dapat tumbuh bersama dengan industri pariwisata, tak hanya bersifat sementara. “MoU yang sudah berjalan selama ini agar tak terkesan hangat-hangat tai ayam agar dilanjutkan kerjasama hotel dan Perusda dalam hal ini untuk support local product,” ujarnya. (Citta Maya/Bali Post)
