Penanganan saluran air meluap akibat tersumbat sampah di Dauhwaru saat hujan 15 November lalu oleh BPBD Jembrana. (BP/Istimewa)

NEGARA, BALIPOST.com – Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana banjir dan longsor di Provinsi Bali memasuki hujan. Kondisi ini juga telah dipetakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana. BPBD Jembrana belakangan aktif melakukan sosialisasi di desa/kelurahan untuk antisipasi bencana termasuk mitigasi banjir berkaca dari tahun 2022 lalu.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, mengatakan sosialisasi potensi bencana dilakukan di desa/kelurahan seperti kekeringan dan banjir. Untuk kekeringan saat ini sudah dilakukan upaya seperti distribusi air bersih. Selanjutnya potensi bencana banjir juga menjadi perhatian dengan salah satunya upaya mitigasi.

Baca juga:  Aparat Aktifkan Patroli Banjir

“Kalau banjir masing-masing wilayah mengetahui apa penyebabnya, mungkin salah satunya penyumbatan sampah, nah penanganannya masyarakat segera gotong royong,” katanya.

Termasuk, bila ada gorong-gorong yang mampet dapat dibersihkan bersama-sama desa setempat atau menggunakan anggaran dana desa. Baik itu kegiatan membersihkan atau memperbaiki sedikit dari desa. Di desa, ada anggaran dari alokasi dana desa (ADD) yang bisa digunakan baik pencegahan maupun penanggulangan bencana.

Semua desa/kelurahan dan saat ini masih berjalan sisa Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan. “Di Permendagri ada disebutkan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana dari anggaran desa. Termasuk mitigasi sesuai dengan kebutuhan, di saat penanganan bencana juga bisa digunakan untuk penanganan awal,” ujar Artana Putra.

Baca juga:  Informasi Mitigasi Bencana

Sosialisasi menyasar seluruh desa/kelurahan dan saat ini masih berjalan. Masih menunggu giliran di Kecamatan Pekutatan dan Mendoyo.

Sementara dari BPBD Jembrana untuk penanganan banjir nantinya sesuai dengan SOP. Ketika terjadi kejadian besar, seperti tahun lalu semua personil yang sebelumnya digilir per shift, diterjunkan. “Dari tiga shift yang ada kalau kejadian besar kita terjunkan semua. Kita juga fungsikan Tagana dan relawan BPBD di masing-masing desa/kelurahan,” tambah Agus.

Baca juga:  Risiko Fiskal terhadap APBN dan Mitigasi Risiko

Termasuk kerjasama dengan Polres Jembrana yang masih digodok untuk penanganan bencana. Penanganan bencana nantinya juga meliputi semua organisasi perangkat Daerah (OPD) bila dalam skala besar.

Penanganan terpadu baik itu terkait kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Berdasarkan peta kerawanan bencana di Bali, dari 328 desa/kelurahan yang rawan banjir, kelas paling tinggi di wilayah Tabanan dan Jembrana. Jembrana juga masuk potensi bahaya longsor. (Surya Dharma/balipost)

BAGIKAN