DENPASAR, BALIPOST.com – Akademisi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha mengkritisi gagasan para calon eksekutif dan legislatif. Mestinya mereka ”menjual” janji yang telah menjadi perencanaan Provinsi Bali agar nantinya tidak terjadi tumpang-tindih program yang ujung-ujungnya terjadi pemborosan anggaran.
Ia saat ini belum melihat kampanye yang dilakukan caleg, calon DPD dan capres-cawapres menyentuh kebutuhan masyarakat Bali baik yang urgen dilakukan jangka pendek maupun jangka panjang. “Sekarang, baru sebatas retorika politik yang belum menyentuh pada kepentingan riil masyarakat khususnya di Bali. Jadi mereka memang belum ada yang berbasis pada perencanaan menengah dan panjang bagi Provinsi Bali,” ujarnya.
Para calon eksekutif baik capres cawapres maupun legislatif menurutnya belum mempelajari apa yang sebenarnya dibutuhkan Bali untuk 5 tahun atau 25 tahun ke depan. Misalnya, pengolahan sampah yang sustainable untuk Bali, karena Bali daerah pariwisata yang menyumbang devisa tertinggi dari sektor itu. Maka sudah semestinya, pemerintah pusat dengan janji kampanye capres-cawapres memberikan Bali model pengolahan sampah yang baik agar tak menjadi momok bagi pariwisata Bali.
Prof. Ramantha lagi mengkritisi sikap caleg selama ini. Misalnya, di tingkat daerah mereka hanya memperjuangkan dana untuk perbaikan pura, jumlahnya sekian. Memperjuangkan yang dilakukan itu ternyata bukan dana mereka.
Menurutnya dana masyarakat sendiri yang dialokasikan untuk rakyat alias bansos. ”Yang bayar pajak kan masyarakat bukan anggota legislatif atau eksekutifnya. Apalagi di tingkat daerah cuma memberikan kain brokat untuk ibu-ibu PKK, sedangkan mereka mendapat suara untuk mendapat jabatan 5 tahun. Jadi itu bukan program untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Jadi istilahnya mereka belum ada yang memberikan pancing tapi lebih banyak kasih ikan, ikan teri lagi,” selorohnya, Selasa (5/12).
Sementara itu pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka menyoroti fluktuasinya harga pangan menjadi momok karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu keberpihakan pada pengendalian harga hendaknya menjadi “barang jualan” dari para calon legislatif dan eksekutif.
Dia mengatakan, pada dasarnya keberpihakan capres-cawapres dan legislatif terhadap pengendalian harga pangan sangat penting asal tidak ada “intervensi komando/pemaksaan”. Meski demikian, otoritas telah memiliki mekanisme yang bersifat independen atau profesional dalam pengedalian inflasi lewat mekanisme fiscal policy dan monetary policy.
Selain itu, otoritas bersama pemerintah juga telah membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi yang secara intensif dan konsisten telah melakukan pemantauan/monitoring dan pengendalian inflasi. Diharapkan TPID juga hendaknya menjadi perhatian para calon agar dapat bekerja optima. (Citta Maya/balipost)
