Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada pembukaan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (11/12/2023). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyampaikan kritik yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Kritik terhadap Jokowi itu terpampang pada spanduk berukuran sekitar 4×3 meter dan dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (8/12).

Spanduk tersebut memuat tulisan berwarna merah “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan” dengan wajah Jokowi tampak terbagi menjadi dua sisi, yakni menggunakan mahkota raja dan memakai topi petani.

Atas kritikan itu, Presiden Joko Widodo dikutip dari Kantor Berita Antara mengingatkan semua pihak mengenai adanya etika dan sopan santun ketimuran dalam menyampaikan kritik atau pendapat.

Baca juga:  Dari 27 Kematian Warga Akibat COVID-19 Hari Ini, Lebih Banyak Tak Berkomorbid

“Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja (mengkritik); tetapi, perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika, sopan santun ketimuran,” kata Jokowi di Sentiong, Jakarta, Senin (11/12).

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan kritik dari BEM KM UGM, terhadap kinerja Presiden Joko Widodo harus diuji dengan argumentasi sesuai fakta.

“Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan kepada penyelenggara negara adalah hal yang wajar,” katanya, Sabtu (9/12).

Baca juga:  Wacana Sumbangan 10 Dolar, Kesempatan Jaring Wisman Berkualitas

Pernyataan itu disampaikan Ari Dwipayana menjawab kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) kepada Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan setiap kinerja pemerintah menghasilkan tanggapan beragam dari masyarakat, ada yang merasa tidak puas, ada yang puas, bahkan sangat puas.

“Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat,” katanya.

Baca juga:  Sebulan Jelang MotoGP Mandalika, Asita Bali Belum Terima Info "Bookingan"

Dikatakan Ari, kritik yang disampaikan sebagai upaya menarik perhatian atau membangun opini di tengah kontestasi politik Pemilu 2024 dengan kepentingan elektoral juga sah-sah saja untuk dilakukan.

“Tapi, semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti,” katanya.

Semua masukan baik pujian ataupun kritik, kata Ari, akan selalu menjadi ‘vitamin’ untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (kmb/balipost)

BAGIKAN