DENPASAR, BALIPOST.com – Indonesia mempunyai misi net zero emision di 2060 dan Bali berambisi dapat tercapai 2045. Guna merealisasikannya, Pemerintah Indonesia menggandeng Korea untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi layanan transportasi publik di Bali.
Menurut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPn/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., penandatangan MoU “Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali Project” dengan Pemerintah Korea digelar Rabu (13/2). Kesepakatan dituangkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Vivi bersama Country Representative GGGI di Indonesia sekaligus Deputy Regional Director for Northeast Asia, Jaeseung Lee.
“Sektor transportasi diproyeksikan berkontribusi hingga 9,93 persen untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Maka dari itu, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan mitra internasional mendorong kolaborasi antar K/L/P/D untuk transisi energi melalui penyediaan ekosistem dan infrastruktur transportasi e-bus tanpa emisi,” ujar Vivi.
Kemitraan antar pemerintah ini menjadi bagian upaya Indonesia mendorong transisi energi menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui mitra pelaksana Global Green Growth Institute (GGGI), proyek Uji Coba Sistem Kendaraan Listrik dan Pengembangan Peta Jalan Investasi Transportasi Hijau di Bali senilai KRW 11 miliar (setara USD 8,8 juta) yang dijalankan hingga Desember 2027.
Proyek ini mencakup feasibility study, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan Klungkung. Berfokus pada transisi energi, Indonesia bertekad memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi GRK 32 persen hingga 43 persen pada 2030 dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ditujukan pada transisi energi bersih serta energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Dalam skenario NZE, pihaknya mengarahkan kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, serta energi hidrogen untuk kendaraan berat seperti bus dan truk. Dari data, wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita), penggunaan transportasi publik kurang dari 1 persen sedangkan kendaraan pribadi roda dua mencapai 75 persen. Hal ini bisa menjadi indikasi transportasi publik belum memenuhi kebutuhan perjalanan di wilayah Sarbagita yang mencapai 1 juta perjalanan per harinya.
Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, diantaranya kapasitas di bidang institusional, kapasitas manusia dan fiskal karena urban mass transportation perlu berbagai dukungan. “Saat ini, dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk adopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” jelas Jaeseung Lee.
“Kerja sama ini menjadi salah satu bagian kemitraan strategis yang telah terjalin selama 50 tahun antara Pemerintah Republik Korea dan Indonesia. Di sektor lingkungan, kami percaya program ini dapat mendukung capaian target pengurangan emisi global hingga 45 persen pada 2030 dan capaian nol emisi global pada 2050,” kata Direktur Biro Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea, Suy Hyun Lee. (Citta Maya/balipost)
