DENPASAR, BALIPOST.com – Menipisnya kuota BBM bersubsidi menjadi momok bagi kestabilan harga pangan khususnya di Bali. Untuk itu pemerintah memberikan subsidi angkut.
Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Senin 18 Desember 2023 mengatakan, subsidi biaya angkut diberikan kepada distributor dan pelaku usaha yang terlibat dalam operasi pasar. Selain itu, Perumda juga diharapkan berperan yaitu sebagai offtaker untuk membantu memastikan ketersediaan pasokan pangan Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota bila diperlukan melakukan intervensi.
Anggaran diambil dari dana BTT (Bantuan Dana Tak Terduga). Salah satunya digunakan dalam keadaan terdesak untuk melakukan intervensi harga.
Persentasenya, menurut Mahendra tergantung dari kebutuhan atau keperluan dari masing-masing pemda.
Penggunaan dana BTT ini dalam rangka stabilisasi harga. yakni agar terjadi keterjangkauan harga melalui perusda, pemda mendorong untuk diberikan anggaran bisa 1.000 rupiah sampai 1.500 rupiah tergantung keperluan dan kebutuhan lapangan.
Tingkat inflasi gabungan 2023 sampai saat ini dalam rentang terkendali 3, yakni plus-minus 1 persen. TPID menyepakati kegiatan pengendalian inflasi akan terus dilakukan dalam kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain, melaksanakan operasi pasar dengan komoditas yang lebih fleksibel yang sedang mengalami kenaikan harga serta meningkatkan peran paiketan Perumda pada operasi pasar. Selain itu mendorong peran distributor untuk lebih berkontribusi menjaga kestabilan harga agar tidak fluktuatif.
Kemudian, memastikan pasokan suplai bahan bakar dan LPG terjaga jelang Nataru.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan, subsidi ongkos angkut ini diserahkan kepada masing-masing Pemda sesuai dengan kondisi anggarannya dan juga disesuaikan dengan urgensi dan prioritas. Diharapkan pemberian subsidi ini efektif untuk mendorong penurunan harga komoditas yang biasanya dilakukan untuk mendukung operasi pangan.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, Jembrana juga melakukan intervensi tentang pengangkutan produksi petani ke user dengan sumber dana dari DID. Jembrana mendapatkan 12 miliar rupiah, 3 miliar rupiah di antaranya diporsikan untuk subsidi angkut. (Citta Maya/balipost)
