Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri) menyampaikan gagasannya disaksikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan banyak yang gagal paham soal pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, sebenarnya ibu kota baru tersebut lebih banyak menggunakan dana investasi daripada APBN.

“Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya adalah adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini banyak yang gagal paham,” kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (22/12) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Selain IKN, kata Gibran, pembangunan untuk proyek infrastruktur lainnya di dalam negeri juga tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga investasi dari swasta dan luar negeri.

Baca juga:  PHR Badung Tembus Target, Dua Pajak Ini Terancam Meleset

Gibran mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang tidak kalah penting ketimbang pembangunan infrastruktur fisik.

Untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, menurut dia, harus disertai dengan kemampuan SDM yang memadai.

“Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia Emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skill,” katanya.

Selain itu, Wali Kota Surakarta itu mengatakan bahwa pihaknya akan menciptakan generasi muda yang siap menerima tantangan kerja untuk menghadapi kebutuhan industri.

“Untuk itu, di tingkat SMK, misalnya, perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Ketika ketika anak SMK lulus, mereka bisa benar-benar siap kerja, siap menerima tantangan kerja,” ujarnya.

Baca juga:  Korban Jiwa COVID-19 Nasional Bertambah Hampir 20 Orang

Di samping itu, Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh presiden.

Pembentukan lembaga penerimaan negara itu untuk meningkatkan penerimaan rasio pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara.

“Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Gibran.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga:  Per 15 Februari, Progres IKN Tahap 1 Mencapai 74,8 Persen

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Selepas debat pertama antar-capres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (kmb/balipost)

BAGIKAN