BANGLI, BALIPOST.com – Banyaknya populasi lalat di Kintamani menjadi keluhan wisatawan. Diungkapkan salah seorang pelaku pariwisata di Kintamani, I Nyoman Gede Mahayuna, populasi lalat di Kintamani sangat mengganggu kenyamanan wisatawan.
Ia mengatakan banyak wisatawan tidak betah berlama-lama di Kintamani gara-gara lalat. “Tamu check in sekitar jam 2, jam 6nya sudah check out gara-gara lalat. Dan itu sering terjadi,” ucapnya belum lama ini.
Dikatakan populasi lalat di Kintamani bertambah jelang musim hujan. Pemilik penginapan itupun berharap Pemkab Bangli turun tangan mengatasi populasi lalat di Kintamani. Apalagi sekarang Kintamani menjadi destinasi wisata favorit dan menjadi ikon destinasi kulinari di Bali.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan akan mencari solusi untuk mengatasi hal itu. Ia mengakui populasi lalat di Kintamani menjadi persoalan cukup serius yang harus segera ditangani.
Menurutnya penyebab banyaknya populasi lalat di Kintamani karena maraknya penggunaan kotoran ternak mentah pada lahan pertanian. Di samping karena faktor musim. “Ini harus saya diskusikan cukup serius dengan dinas pertanian, terkait bagaimana (kotoran ternak mentah) ini harus dikomposkan dulu. Sehingga hal itu mungkin bisa mengurangi populasi lalat,” kata Sedana belum lama ini.
Dalam upaya mengatasi banyaknya populasi lalat di Kintamani, Sedana Arta mengaku pihaknya sudah pernah mencoba dengan menggunakan alat. “Kita sudah pernah pakai UV, injeksi juga sudah tapi tetap masih ada juga. Tapi mudah-mudahan dengan musim sekarang, lalat bisa berkurang,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli mendorong petani menggunakan pupuk organik. Menurut Kadis PKP Bangli I Wayan Sarma penyebab banyaknya populasi lalat di Kintamani karena maraknya penggunaan limbah ternak pada lahan pertanian.
Limbah ternak yang dimaksud yakni sekam bekas ayam pedaging. Banyak petani memilih menggunakan limbah ternak untuk menyuburkan tanaman karena harganya lebih murah dibanding pupuk kandang yang telah melalui proses fermentasi.
Untuk menekan penggunaan limbah ternak pada pertanian, Sarma mengaku pihaknya sudah terus mengedukasi petani agar menggunakan pupuk organik. Disampingi itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan unit perlindungan tanaman di provinsi terkait hal itu. “Kami terus mendorong petani menggunakan pupuk organik dengan mengusulkan bantuan pupuk organik ke pemerintah provinsi. Tahun 2023 ini kita dapat 600 ton,” katanya.
Pada 2024 mendatang, Dinas PKP pun telah merancang pengadaan pupuk organik bagi petani dalam upaya mengurangi penggunaan limbah ternak pada lahan pertanian. (Dayu Swasrina/balipost)
