NEGARA, BALIPOST.com – Lebih dari setahun mega proyek Tol Gilimanuk-Mengwi tak digarap. Lahan yang sudah diratakan tak tersentuh pekerjaan apapun.
Warga pun menunggu kejelasan pembangunan jalan tol yang bisa mempersingkat waktu ke Denpasar itu. Hingga di awal 2024 ini, belum ada kepastian terutama ganti untung tanah, rumah, maupun kebun dan sawah warga yang sudah dipatok.
Sejauh ini patok-patok yang didominasi warna putih dan kuning baru terpasang di wilayah Kecamatan Pekutatan. Tepatnya di sisi timur batas tanah Perumda Bali yang sudah lebih dulu dilakukan pematangan lahan.
Patok itu di wilayah Jembrana terpasang dari Pekutatan hingga di perbatasan Tabanan di Desa Pengeragoan. Keraguan warga ini muncul diperkuat setelah proyek jalan tol yang tidak berlanjut di lahan Perumda Bali.
Tidak ada aktivitas sudah hampir setahun. Pun tidak ada informasi pihak terkait atau panitia Tol, seperti saat awal sosialisasi 2022 lalu.
“Belum ada informasi, setiap tanya ke desa, juga tidak tahu. Terakhir katanya tender ulang, tapi belum juga ada kejelasan,” ujar Ketut Sulinggih warga di Kecamatan Jembrana yang ikut sosialisasi jalan tol.
Di satu sisi, kondisi di lahan yang sudah dilakukan pematangan masih sepi. Tidak ada aktivitas seperti di awal-awal saat groundbreaking lalu. Sejumlah warga berharap ada kejelasan, bila memang berlanjut agar dilakukan.
Perbekel Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Nyoman Adi Rosadi, Jumat (12/1) mengatakan khusus di wilayah Gumbrih tidak ada warga yang menanyakan atau resah. Meskipun di banyak lahan warga yang sudah dipatok. “Untuk kelanjutan kami tentunya menunggu petunjuk atasan saja, kalau dari warga kami tidak ada yang resah sejauh ini,” ujarnya.
Untuk di Desa Gumbrih, saat sosialisasi sebelum groundbreaking ada sekitar 300 bidang tanah. Namun belum validasi lagi, meskipun sudah dipatok.
Groundbreaking Jalan Tol Jagat Kerthi Gilimanuk-Mengwi dilakukan Sabtu (10/9/2022) siang dihadiri Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono yang mewakili Presiden Joko Widodo. Jalur jalan tol yang memiliki panjang 96,4 kilometer ini pun akan menyediakan jalur sepeda motor dan sepeda.
Ketika itu, Menteri Basuki meminta agar pengerjaan bisa dipercepat. Jangan 7 tahun seperti yang direncanakan namun agar dipercepat paling tidak 2025 sudah diresmikan. Pengerjaan fisik ditargetkan mulai 2023. Namun, sudah setahun lewat, tak ada tanda-tanda proyek ini berlanjut. (Surya Dharma/balipost)
