Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Harfendi mengecek PHH yang baru diterima. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Mendekati pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu 2024, Kodam IX/Udayana menerima 500 set perlengkapan penangkapan huru-hara (PHH). PHH tersebut digunakan menghadapi massa anarkis.

“Ini (PHH) alat baru yang kita terima baru tanggal 30 Januari 2024 dan juga sudah ada di satuan-satuan. Alat sangat efektif saat pengamanan karena ada helmnya, body protector, tameng dan pecutnya juga,” kata Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Harfendi, usai apel apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Kamis (1/2).

Pangdam juga mengecek kendaraan-kendaraan yang disiapkan untuk pengamanan pemilu. Kodam IX/Udayana bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) siap mengamankan pesta demokrasi tahun ini.
“Jumlah keseluruhan personel yang disiapkan 10.576 orang dari Kodam IX/Udayana, Angkatan Udara dan Angkatan Laut,” tegasnya.

Baca juga:  Masa Kampanye Dimulai, Netralitas Guru Harus Dijaga

Pihaknya juga bersinergi dengan stakeholder lain khususnya kepolisian dalam pengamanan ini dan intensif melakukan berkoordinasi. Pasukan TNI juga sudah di-BKO-kan ke masing-masing polda sesuai permintaan dari kapolda.

Pasukan-pasukan itu nantinya akan melekat dimasing-masing polres dan TPS. “Kami kira Kodam IX/Udayana siap melakukan pengamanan bersama Lanal dengan Lanud yang ada di sini (Bali). Termasuk di NTB dan NTT,” ungkap jenderal bintang dua ini.

Baca juga:  Ubud Ramai Dikunjungi Wisatawan, Okupansi Homestay Alami Peningkatan

Secara umum, menurut mantan Kasdam IX/Udayana ini, situasi wilayah Bali, NTB dan NTT, tidak terlihat ada kerawanan yang mengkhawatirkan. Pihaknya juga sudah melakukan antisipasi.

Pangdam meyebutkan ada beberapa pencopotan dan pengerusakan baliho paslon atau partai, tapi tidak signifikan serta sudah diatasi oleh KPU dan Bawaslu. Sampai saat ini prajurit TNI dan Polri masih menjaga netralitas yang menjadi penekanan dari Panglima TNI dan Kasad.

Menurutnya sampai saat ini belum ada ditemukan prajurit TNI Kodam IX/Udayana dan jajarannya melakukan pelanggaran tersebut. “Jadi kami mengimbau masyarakat semuanya dan insan media untuk menjaga situasi ini tetap damai. Ini pesta demokrasi artinya kita harus happy dengan damai. Jangan sampai pesta ini membuat suasana gaduh dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga:  Jelang Pemilu 2024, ATVLI Diharapkan Ikut Menopang Demokrasi

Untuk pengamanan di TPS itu adalah Polri dan aparat desa. Anggota TNI tidak boleh berada didalam areal TPS tapi diluar. “Mari kita bersama-sama berdoa supaya pemilu ini berjalan dengan aman dan damai,” tutup Mayjen Harfendi. (Kerta Negara/balipost)

BAGIKAN