SEMARAPURA, BALIPOST.com- Meski sudah diperkirakan bakal lolos dalam Pileg 2024, para caleg PDIP di Bali nampaknya harus menahan diri untuk meluapkan kemenangan. Sebab, hasil bagus dalam pileg, tidak linier dengan Pilpres, dimana pasangan Ganjar-Mahfud harus menyerah kalah di dalam basis suara PDIP di Bali. Hasil berbeda dalam Pileg dan Pilpres ini pun membuat ancaman sanksi dari DPP bagi caleg yang berpotensi lolos untuk tidak dilantik, terus membayangi mereka.
DPP PDIP dalam instruksinya kepada DPD dan DPC seluruh Indonesia, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, maupun terhadap seluruh caleg, tertanggal 16 Desember 2023, sudah menegaskan bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan perolehan suara dalam Pilpres 2024, maka DPP akan mempertimbangkan caleg tersebut untuk tidak dilantik sebagai anggota dewan terpilih dalam pileg 2024. Ini tertera jelas dalam Instruksi DPP PDIP dengan nomor 5775/IN/DPP/XII/2023.
Salah satu caleg DPRD Bali dari Dapil Kabupaten Klungkung dari PDIP I Nyoman Suwirta, Senin (19/2) mengaku tidak bahagia dengan hasil ini. Kalah di pilpres, namun menang berpotensi menang di pileg.
Bupati Klungkung dua periode ini (2013-2018, 2018-2023) mengakui kekalahan Ganjar-Mahfud cukup membuatnya heran. Padahal, setiap turun ke bawah, melakukan simakrama dengan masyarakat di desa adat maupun setingkat banjar, ruang untuk sosialisasi Pilpres 2024, selalu diprioritaskan. Tiga per empat waktu setiap simakrama selalu digunakan untuk mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud.
“Selama pemilu ini, saya turun sebanyak 201 titik. Tidak peduli itu apa itu basis PDIP atau kandang lawan, saya turun ke sana. Setiap sosialisasi, antusias dan semangat massa saya rasakan sangat tinggi, meneriakkan Ganjar-Mahfud menang satu putaran. Saya sendiri sudah sampai berbuih-buih. Totalitas. Ada itu videonya di media sosial. Tetapi, hasilnya seperti itu. Saya juga heran,” terang Suwirta.
Tetapi dalam pemilu, Suwirta menegaskan kembali kepada pilihan masyarakat. Jika nantinya hasil real count dari KPU juga memperlihatkan hasil serupa, maka dia sangat antusias untuk mengikuti evaluasi menyeluruh. Apa yang kurang dan apa yang keliru dari proses sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan saat turun ke tengah masyarakat. “Fenomena ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Hasilnya tidak selaras. Saya secara pribadi tidak satu titik pun terlewatkan, setiap saya turun membawa Ganjar-Mahfud,” tegasnya.
Disinggung mengenai upaya DPP PDIP yang akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linier dengan hasil Pilpres, Suwirta mengaku tidak mau dihantui oleh bayang-bayang sanksi itu. Suwirta tidak terlalu mencemaskannya. Sebab, Suwirta merasa sudah berusaha maksimal melakukan langkah-langkah sosialisasi dan instruksi partai lainnya, dalam pemenangan Ganjar-Mahfud. Suwirta pun yakin DPP PDIP, khususnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bijak melihat fenomena ini.
“Sampai sekarang saya tidak berani menyatakan diri sudah menang. Sebab, hasil perolehan suara saya itu hasil penghitungan secara internal, hasil rekap C1. Saya masih menunggu hasil resmi dari KPU. Mengenai sanksi itu (potensi tidak dilantik karena kalah Pilpres), saya tidak begitu mencemaskannya. Saya sendiri sudah sangat total berusaha memenangkan Ganjar-Mahfud,” tegasnya.
Suwirta sendiri mengaku sudah merampungkan proses rekap suara secara internal, dari dokumen C1. Total, Suwirta mampu meraup suara terbanyak untuk DPRD Bali, dengan perolehan suara 51.900. Suaranya merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung, dan melebihi targetnya yang hanya 40.000. Perolehan suara Suwirta ini pun mendongkrak caleg PDIP lain, sehingga menurut hasil penghitungan sementara, PDIP berpotensi mempertahankan dua kursi untuk DPRD Bali. (Bagiarta/Balipost)
