DENPASAR, BALIPOST.com – Setelah harga beras naik tajam, kini warga Bali dihadapi dengan mulai “hilangnya” LPG 3 Kg. LPG 3 Kg di sejumlah pangkalan kosong, apalagi di tingkat pengecer.
Di Denpasar, sejumlah pedagang kelontong yang biasanya menjual elpiji melon ini mengaku tidak memiliki stok sejak beberapa hari lalu. Bukan hanya di warung-warung, beberapa pangkalan juga tidak memiliki stok. Termasuk salah satu SPBU di Jalan Hang Tuah juga tidak memiliki stok elpiji ukuran melon ini.
Pedagang lalapan di Jalan A. Yani Utara, Denpasar, Eka, Selasa (20/2) mengatakan, LPG 3 kg dirasakan langka setelah Pemilu. Bahkan sekalipun ada, ia mengaku harus berebut dengan pembeli lain. LPG 3 kg yang selama ini digunakan untuk operasional usahanya dibeli di SPBU Jalan A. Yani Utara. “Rebutan kalau belinya dan yang dikasih beli pun hanya orang– orang dekat pompa saja,” ungkapnya.
Harga yang didapat pun di atas harga HET yaitu Rp24 ribu untuk LPG 3 kg. Selain di SPBU, ia juga mencoba mencari di salah satu toko ritel di sekitar Jalan A. Yani. “Kalau di toko itu semua dikasih, tapi harus cepat ke sana,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dengan lokasi berbeda dan ke pangkalan bahwa, suplai LPG 3 kg di Denpasar normal. Untuk penyaluran LPG 3 kg di Kelurahan Kuta, Badung pun normal dengan realisasi penyaluran per 19 Februari 2024 sekitar 15.030 tabung.
Pertamina dikatakan akan melakukan monitor berkala terkait ketersediaan stok ke agen dan pangkalan LPG resmi Pertamina untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg subsidi sesuai ketentuan.
Sementara itu Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) I Putu Armaya, S.H. mengatakan, banyak yang mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg seminggu ini. Masyarakat terutama konsumen menengah ke bawah pun kebingungan memenuhi kebutuhan dapurnya.
“Cukup banyak aduan yang masuk, sekitar 150. Usai pemilu mereka tidak dapat LPG 3 kg dan langka. Kita tidak tahu penyebabnya apa apalagi harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), padahal HET telah diatur oleh Pemda yang tertuang dalam Pergub Nomor 48 tahun 2014 sebesar Rp18.000,” ungkapnya.
Dengan telah ditentukannya HET, seharusnya menjadi pengawasan oleh instansi terkait. ‘’YLKI berteriak pemerintah diminta jangan diam. Bila perlu agar dibentuk tim khusus pemantauan agar kelangkaan dan masalah– masalah terkait barang subsidi tak terus terjadi,’’ tegasnya.
Menurutnya barang subsidi ini mudah dipermainkan, apalagi pada masa– masa pemilu. Apalagi per Januari 2024 telah diberlakukan aturan pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP. Namun, kenapa bisa masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat golongan tertentu, justru tak mendapatkan haknya. Jika terus terjadi kelangkaan ditambah dengan harganya yang ugal–ugalan, pihaknya akan melayangkan somasi terkait implementasinya.
“Jangan dibiarkan, apalagi Bali akan merayakan hari raya Galungan. Hari raya, gas harus ada, terutama untuk menengah ke bawah. Jangan masyarakat dipaksa lagi beli gas diluar 3 kg. Instasi terkait mohon pengawasan termasuk dari Pertamina. Instansi terkait dan Pertamina harus bersama– sama melihat ke lapangan kenapa hal ini terjadi. Apalagi harganya melebihi HET, kenapa ini terjadi? Kalau harga di atas HET, termasuk pelanggaran, siapa yang mengawasi, jangan sampai harga semakin liar dan meroket,” tegasnya. (Citta Maya/balipost)
