DENPASAR, BALIPOST.com – Pasangan Prabowo-Gibran merupakan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah ditetapkan KPU pada 20 Maret 2024. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pasangan ini sebagai pemenang Pilpres, Bali dinilai berhak memperoleh jatah menteri.
Pasangan yang diusung Partai Koalisi Indonesia Maju (Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, dan lainnya) ini mampu memperoleh suara di atas 50 persen atau 1.454.640 suara dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bali sebanyak 3.269.516. Terlebih, terdapat kecenderungan siapa pun Presiden RI, Bali selalu kebagian jatah menteri.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah meyakini Bali akan memperoleh jatah satu menteri. Kendati demikian, pihaknya enggan memberikan nama secara gamblang siapa menteri dari Bali yang nantinya diusulkan ke Prabowo. Yang jelas berkelamin laki-laki dan sudah lama bekerja untuk kemenangan Prabowo-Gibran di Bali.
Terkait jatah menteri, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, mengaku Partai Koalisi Indonesia Maju di Bali belum secara spesifik mengusulkan nama menteri asal Bali untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran. Apalagi, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Kendati demikian, pihaknya meyakini Bali akan mendapatkan 1 jatah menteri. Apalagi, pasangan itu menang di 8 kabupaten/kota di Bali. “Kami belum secara spesifik mengarah ke sana (mengusulkan jatah menteri dari Bali, red), itu hak prerogatif presiden. Namun, jika melihat sejarahnya siapa pun yang terpilih menjadi presiden, Bali selalu mendapatkan jatah menteri,” kata Sugawa Korry, saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Senin (15/4).
Seperti diketahui, dari masa ke masa kepresidenan RI Bali selalu mendapatkan jatah menteri. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Periode 2014-2019 dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Periode 2019-sekarang.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Jero Wacik sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) periode 2004-2009 serta 2009-2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2011-2014.
Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri, yakni I Gede Ardhika sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) periode 2000-2004.
Di era Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, yakni Ida Bagus Oka sebagai Menteri Negara Kependudukan Indonesia periode 20 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.
Di era Presiden Soeharto, yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Sudjana sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada Kabinet Pembangunan VI periode 1993 hingga 1998.
Sedangkan, pada era Presiden Soekarno, yaitu Ida Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). (Ketut Winata/balipost)
