MANGUPURA, BALIPOST.com – Kabupaten Badung masih mengantongi 17.010 orang miskin hingga 2023. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Badung tahun yang sama mencapai 11,29 persen. Pertumbuhan ini diklaim tertinggi di Bali, bahkan di Indonesia.
Berdasarkan data makro BPS Badung, kondisi kemiskinan di Badung sebelum Covid tahun 2019 di angka 1,78 persen. Kemudian terjadi Covid di tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan kemiskinan meningkat hingga 2,62 persen. Di tahun 2022 mengalami penurunan 2,53 persen dan di tahun 2023 angka kemiskinan 2,30 persen atau 17.010 jiwa.
Sementara, pertumbuhan ekonomi di Badung tahun 2023 mencapai 11,29 persen menjadi yang tertinggi di Bali bahkan di Indonesia. Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Jumat (19/4) lalu menyebutkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung sempat minus hingga 16,56 persen karena Covid. Di tahun 2021 masih minus 6,74 persen, namun di 2022 sudah meningkat plus 9,97 dan 2023 kembali naik hingga plus 11,29 persen.
“Untuk program kegiatan penanganan kemiskinan di tahun 2024, sudah dipasang anggaran sebesar Rp 876 Miliar lebih,” ujarnya.
Namun demikian, perkembangan terakhir profil kemiskinan di Badung untuk kemiskinan ekstrim sudah tuntas di akhir tahun 2023. Hal ini ditegaskan dengan data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menyatakan kemiskinan ekstrim Kabupaten Badung tahun 2023 di angka 0,00 persen.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengakui tingkat kemiskinan di badung cukup rendah namun harus tetap berkomitmen menurunkannya. Bahkan, hampir 14 tahun, dari 2008 hingga 2023, Badung menjadi daerah yang terendah angka kemiskinannya.
“Kecuali tahun 2021 dan 2022 karena covid, kita berada di urutan kedua terendah dan 2023 kembali menjadi yang terendah di angka 2,3 persen,” katanya.
Diakui dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sudah tentu diperlukan keterlibatan pihak swasta termasuk dengan Forum TJSP. “Data kemiskinan ini kan data makro, semua orang yang ada di Badung dimana diantaranya ada yang penduduk Badung dan ada penduduk yang tidak permanen di Badung. Penduduk yang tidak permanen inilah diperlukan solusi yaitu dukungan dari pihak swasta melalui dana CSR,” tambahnya.
Menurutnya, Badung kini fokus menurunkan kemiskinan secara umum yang jumlahnya 2,3 persen. Untuk itu, pihaknya meminta perangkat daerah, hingga Desa/Kelurahan membuat program-program strategis yang bersinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Potensi anggaran yang cukup besar agar dieksekusi secepat-cepatnya.
“Bangun koneksitas dan sinergitas dalam mengeksekusi program tersebut. Arah program penanganan kemiskinan agar benar-benar dapat menurunkan bahkan menghilangkan kemiskinan. Karena itulah, pemberian dana bansos didorong dan diprioritaskan kepada masyarakat yang memang tidak produktif lagi misalnya disabilitas serta lansia. Sedangkan yang masih produktif didorong pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan,” terangnya. (Parwata/Balipost)
