DENPASAR, BALIPOST.com – Bali harus menjadi pilot project pendidikan umum berciri khas Hindu atau Widyalaya. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. I Nengah Duija belum lama ini.
Duija dalam rapat koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya di Provinsi Bali mengatakan pihaknya sudah memformalkan 105 Pendidikan Widyalaya se-Indonesia. “Bali harus menjadi Pilot Project Widyalaya. Pendidikan Widyalaya yang bercirikhas keagamaan Hindu itu adalah pendidikan nasional plus yang setara dengan Madrasah di Pendidikan Islam,” kata Prof. Duija.
Mulanya Dirjen Bimas Hindu menceritakan proses pengesahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Widyalaya yang berlangsung selama 8 bulan hingga akhirnya disahkan oleh Menteri Agama (Menag) RI di Jakarta pada Maret lalu.
“PMA ini sudah selesai dan itu amanah dari Gus Menteri Agama (Menag Yaqut Cholil Qoumas-red). Maka, sampai Bulan September 2024 ini sudah harus ada bukti Widyalaya itu berdiri. Itu harapan dari Gus Men dan kita harus menangkap peluang itu,” ujar Prof. Duija.
Ia berharap semua pihak yang ada di daerah bisa bergerak cepat dan saling berkoordinasi dengan baik agar Pendidikan Widyalaya segera terlaksana untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Hindu yang berkualitas.
“Tahun ini akan menjadi catatan sejarah bagi bangsa di negeri ini bila kita bisa menorehkan Pendidikan Widyalaya di Bali. Maka, itu akan dikenang sepanjang masa. Tapi jika kita gagal hari ini, maka akan menjadi catatan buruk. Oleh karena itu saya berharap Pendidikan Widyalaya ini akan berjalan dengan baik,” sebutnya.
Direktur Pendidikan Hindu Trimo dalam kesempatan itu juga menambahkan bahwa peluang yang diberikan oleh Kemenag, salah satunya adalah Pendidikan Widyalaya, harus bisa ditangkap. “Kenapa harus di Bali? Karena kita sudah berkunjung ke beberapa Provinsi, dan memang Bali harus menjadi Pilot Project Widyalaya. Di Bali ini kita kan 1 meter langsung ketemu orang Hindu. Tapi di luar Bali tidak begitu. Maka peluang Pendidikan Widyalaya ini harus bisa kita tangkap dan mulai detik ini kita persiapkan untuk pelaksanaannya,” kata Trimo.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Dr. Komang Sri Marheni mengungkapkan bahwa impian umat Hindu untuk memiliki sekolah Widyalaya sudah terwujud.
“Impian itu sudah terwujud. Pasraman kita yang formal bisa beralih menjadi Widyalaya. Sebanyak 52 Pasraman Formal yang ada di Provinsi Bali itu sudah menjadi Pendidikan Widyalaya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang ada di daerah untuk bisa menyambut hal baik ini dengan segera bergerak dalam upaya menyelenggarakan Pendidikan Widyalaya yang sudah diupayakan oleh Ditjen Bimas Hindu tersebut.
“Pak Dirjen sudah mengunjungi 5 Kabupaten di Bali yang memiliki sekolah Widyalaya. Begitu semangatnya beliau sampai beliau terus turun ke Widyalaya yang ada di Provinsi Bali. Artinya, kita juga harus mempunyai semangat seperti beliau. Kita yang di bawah tidak hanya menyambut tapi harus siap melaksanakan dan langsung bergerak dengan adanya sekolah Widyalaya ini,” katanya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, I Wayan Serinah mengungkapkan pihaknya akan melakukan sesuai arahan Pj. Gubernur Bali terkait Pendidikan Widyalaya.
“Pada prinsipnya kami tegak lurus dengan arahan pimpinan yang dalam hal ini pak Pj Gubernur telah berkoordinasi dengan pak Dirjen terkait pendidikan Widyalaya, maka kami pasti mengikuti instruksi dari pimpinan,” katanya.
Oleh karena itu apabila dari pihak Dirjen sudah memiliki rencana target 2025, bisa secara resmi disampaikan agar bisa ditelaah. “Kami bantu untuk pendanaan pembangunannya sesuai dengan harapan kami paling tidak di setiap kabupaten/kota di Bali memiliki 1 Widyalaya Negeri,” ucapnya menambahkan. (Citta Maya/balipost)
