DENPASAR, BALIPOST.com – Kepemimpinan nasional akan berganti. Masa depan Bali dan kabupaten/kota ke depannya dominan ditentukan oleh kinerja pemimpinnya. Pemimpin Bali harus cakap membangun jejaring relasi dan membangun komunikasi positif dengan pemerintah pusat.
Pandangan itu dilontarkan pengusaha senior Panudiana Kuhn, Selasa (23/4) masa depan ekonomi Bali tidak melulu tergantung dari menteri dari Bali. Masa depan Bali tergantun masyarakat Bali dan pemimpin Bali. “Tergantung kita yang ngurus, tergantung gubernurnya, wali kotanya, bupatinya karena selama ini lobi-lobi ke pusat kurang bagus. Ada hambatan sehingga ada program yang tersendat, macet dan sampah tidak ada yang ngurus, pungutan bermasalah, hitungnya cuma angka saja,” ujarnya.
Menurutnya, jika ingin Bali tetap menjadi daerah yang mendapat anggaran strategis dari pusat, jaringan relasi harus dibangun. Apalagi kini secara kepartaian sudah tak lagi linier. “Kecakapan komunikasi politik dan lobi akan menentukan pembangunan Bali ke depan. Masalahnya, kalau hanya mengakses dana APBD untuk membangun Bali, jalannya akan lambat. Bali perlu dukungan dana pusat untuk membangun infrastruktur,’’
ujarnya.
Pengamat dan praktisi pariwisata Made Sulasa Jaya berharap Bali melakukan berbagai tahapan komunikasi politik dengan pusat. Politisi Bali hendaknya mengedepankan kepentingan Bali dalam berkomunikasi dengan pusat. ‘’Kami di sektor kepariwisataan juga
berharap komunikasi pemimpin Bali pasca-Pilkada 2024 efektif untuk kepentingan Bali. Ini akan memudahkan pemimpin Bali dalam menjaga Bali tetap harmonis. Intinya jaringan relasi pemimpin Bali harus jelas dan efektif,’’ sarannya.
Ia yakin, pemimpin Bali yang terpilih nanti sudah memiliki kompetensi untuk itu. Diharapkan bupati, wali kota dan Gubenur Bali mendatang memang benar-
benar mampu merangkul semua elemen yang ada dan berpikir untuk membangun Bali dan penyelamatan Bali. ‘’Tantangan Bali tentu sangat berat. Selain dukungan elemen krama Bali dan masyarakat Bali, jaringan politik
akan berpengaruh terhadap Bali lima tahun
mendatang,’’ ujarnya.
Terkait dengan perlunya ada menteri dari Bali, Panudiana Kuhn mengatakan peluang itu arus dikelola maksimal. Selain akan memudahkan berkomunikasi, adanya putra Bali jadi menteri akan membantu pemimpin Bali membangun komunikasi dengan presiden.
Ia berpandangan ada banyak putra Bali yang layak untukdisodorkan, namun itu tentu harus lewat proses dan jalur yang benar. Menokohkan orang Bali sebagai menteri harus memiliki kemampuan melobi yang bagus agar memiliki kontribusi terhadap pembangunan Bali. “Bali maunya kan menteri pariwisata, kalau dikasi. Padahal pengusaha hotel belum tentu bisa mengatur pariwisata, karena pariwisata kompleks, banyak bidang
dilibatkan seperti perhubungan, sampah, polusi. Jadi menteri pariwisata itu sulit karena yang diatur bos-bos hotel, bos-bos restoran,” bebernya.
Maka demi pembangunan Bali, terutama mengatasi permasalahan macet, sampah dan infrastruktur, diperlukan pemimpin yang memiliki koneksi yang luas dan kemampuan melobi yang kuat. Diantaranya, kepala daerah harus memiliki daya tawar mengatur di airport.
Menurutnya Bali dapat meniru pengelolaan Singapura. “Makanya kalau sekadar mendapatkan posisi menteri, di Pusat, enggak ada guna. Yang penting itu lobi gubernur, bupati, wali kota ke pusat itu bagaimana supaya dapat anggaran,” ujarnya.
Ia berharap masa depan Bali dalam pergantian pemimpin pada Pilkada tahun ini mendapatkan sosok yang lebih baik. (Citta Maya/balipost)
