DENPASAR, BALIPOST.com – Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. KPUD Bali sudah merancang sejumlah konsep untuk menyukseskannya.
Konsep tersebut diantaranya saat debat tidak lagi di podium melainkan duduk bersila misalnya di balai banjar dan tidak lagi menggunakan baliho sebagai media promosi bagi calon pemimpin Bali. Selain itu target partisipasi pemilih 75 persen.
“Kami targetkan partisipasi pemilih minimal 75 persen. Saya targetkan tidak muluk-muluk karena kalau terlalu tinggi susah dicapai. Penyebabnya adalah data pemilih masih amburadul dan banyak warga kita ber-KTP Bali tapi tidak di sini (Bali),” tegas Ketua KPUD Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menjadi narasumber kegiatan sinergitas Polda Bali dengan media massa pasca Pemilu dan menjelang Pilkada 2024 dalam rangka Harkamtibmas yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Rabu (8/5).
Menurut Lidartawan jika masalah tersebut bisa di-clear-kan ia yakin partisipasi pasti tinggi. Selain itu ia berharap banyak calon diminati masyarakat.
Pasalnya kalau ada kompetisi bagus dan calonnya dirasa mampu maka masyarakat akan senang ke TPS. Ia juga berharap Pilkada 2024 tidak adalah masalah yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti pada 2020 dan Pilpres serta Pileg 2024. “Saat pileg dan pilres Bali juga terbaik di Indonesia karena satu-satunya provinsi tidak ada ke MK,” ujarnya.
Selain itu, pria asal Bangli ini ingin mengimbau dan mengetuk hati calon-calon pimpinan Bali supaya mengurangi timbulan sampah plastik, contohnya tidak lagi menggunakan baliho saat promosi. Apalagi saat ini kita kesusahan menangani sampah apalagi bahan plastik. “Selain itu efektivitas penggunaan cara itu (baliho) kurang bagus. Banyak mengganggu dan tidak nyaman,” ucapnya.
Oleh karena itu diharapkan saat pilkada tahun ini lebih baik memanfaatkan teknologi, seperti Videotron atau video pendek yang di-share di media massa. “Saya juga ingin meniru penglingsir kita dulu, saat debat duduk bersila. Ubah konsep debat tidak di podium tapi duduk bersila di balai banjar. Tidak ada yang teriak-teriak,” tutupnya.
Sementara Kasubdit I Ditintelkam Polda Bali AKBP Wayan Sumara menjelaskan kepolisian selaku pihak pengamanan kegiatan pilkada mewakili negara selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga lain seperti penyelenggara, peserta dan pengamat pemilu. Karena membawa efek dan dampak positif terhadap keamanan. Keamanan bukan kerja kepolisian dalam hal ini Polda Bali saja, masih ada lembaga lain dan masyarakat yang mendudukung.
“Pileg serta pilpres berjalan aman dan lancar. Peran media massa sangat baik mendukung keamanan. Polisi target (Pilkada 2024) Bali aman dan damai,” ungkapnya.
Selain itu dari deteksi awal, hal-hal menonjol belum nampak. Pasalnya dilihat dari sisi kemampuan politik calon pemimpin ke depan, tim sukses dan pengurus partai menurutnya sudah dewasa.
Namun pihaknya tidak apriori, tetap melaksanakan pola pengamanan dengan cara melakukan cooling system awal. Terkait indikasi adanya konflik, mantan Kapolsek Kuta ini menjelaskan, konflik kepentingan pasti ada. Namun sampai saat ini kualitas atau levelnya belum tinggi.
Sedangkan Ketua KPID Bali I Gede Agus Astapa mengajak seluruh masyarakat menyukseskan Pilkada 2024. Oleh karena itu sosialisasi harus gencar dilakukan supaya masyarakat tahu tahapan-tahapan pilkada terutama saat pencoblosan pada 27 November 2024. (Kerta Negara/balipost)
